BLUE ECONOMY DENYUT NADI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menteri KP, Sharif C.Sutardjo

JAKARTA, Telukharunews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif tengah menyusun pemetaan jalan menuju “Blue Economy” sebagai langkah strategis di dalam percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan. Konsepsi tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan  secara efisien, efektif yang bersifat pembangunan berkelanjutan (sustainable growth equity). 

"Blue Economy" ini mampu menjadi referensi sebagai model pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengikuti pola efisiensi alam namun menghasil produk dan nilai lebih besar, tanpa limbah, dan kepedulian social (social inclusiveness). Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (28/11).

Dalam siaran pers yang dikutip dari website KKP, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Indra Sakti, SE, MM menyebutkan, konsep “Blue Economy"  merupakan komponen penting di dalam rencana pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia. Konsep ini merupakan sebuah pendekatan secara komprehensif untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem Sebabnya, di dalam implementasi "blue economy" tidak hanya berkutat di masalah lingkungan, melainkan bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Konsepsi tersebut berpegang teguh pada inovasi dan kreatifitas untuk mengolah limbah menjadi bahan baku sebuah produk (zero-waste).

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut menteri. Paradigma ini, membutuhkan sebuah inovasi (cutting-edge) yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, tetapi inovasi-inovasi yang memanfaatkan limbah sebuah proses produksi menjadi barang atau jasa. Blue Economy adalah sebuah model bisnis yang mampu melipat-gandakan pendapatan (revenue), yang diikuti dengan dampak (multiplier effect) seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatkan nilai tambah. Lantaran sifatnya yang non-linier dan efisien di dalam memanfaatkan sumber daya dengan ongkos produksi lebih murah namun, harga dan mutu produk lebih kompetitif.

Sebagai langkah nyata, KKP bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Blue economy dan pembangunan nasional berkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud sinergitas KKP dengan Perguruan Tinggi dalam mencari format pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan yang diwarnai konsep Blue Economy. “IPB sebagai lembaga center of excellence memiliki kepakaran dalam dunia riset dan pengembangan teknologi,” kata Sharif.

Seiring dengan itu, diharapkan kegiatan dari seminar ini dapat memperkaya rencana aksi penerapan kebijakan Blue Economy. Indonesia sehingga dapat diusulkan menjadi bagian dari road-map pembangunan 2013-2025, sekaligus sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor kelautan dan perikanan.  Beberapa sektor yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait di dalam implentasi Blue Economy, diantaranya kelautan dan perikanan, transportasi laut, industri maritim, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral. “Kolaborasi dan integrasi antara dunia pendidikan atau riset, pemerintah dan swasta adalah kunci dalam implementasi Blue Economy,” ungkap Sharif.

KKP bersama Direktur Blue Economy Holding KK. Gunter Pauli telah menyepakati 5 poin penting di dalam pengembangan blue economy di Indonesia. Pertama, pemerintah akan mengindentifikasi peluang-peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangankan berbasis Blue Economy. Kedua, mengembangkan usaha dan investasi berbasis model Blue Economy, yang  dimulai dari beberapa kegiatan utama seperti budidaya rumput laut, artemia, garam, pakan ikan, perikanan tangkap, dan pengelolaan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang mengantisipasi isu ketahanan energi, pangan dan air bersih. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui pelatihan pemuda dan calon pengusaha-pengusaha muda. Keempat, pengembangan dokumentasi dan materi Blue Economy untuk publik dan terakhir upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi bersama dalam pertemuan internasional.

Sejatinya, prinsip-prinsip yang terkandung didalam blue economy, bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. Bahkan pendapatan produk-produk turunan tersebut memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal.  Selain itu, yang penting adalah perubahan secara dramatis cara berbisnis dengan cara berfikir (out of the box) yang mengacu pada inovasi and kreativitas dalam berbisnis, diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engeneering, sehingga berpeluang untuk menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan. Untuk itu, KKP berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan untuk menarik keterlibatan sektor swasta.

Sebagai gambaran, Maroko telah mencatat keberhasilannya dalam mengadopsi Blue Economy. Negara tersebut mampu membangun usaha penangkapan ikan berbasiskan masyarakat lokal yang mampu melipat-gandakan pendapatan para nelayan hingga 5 kali lipat. Sementara teknologi yang dikembangkan merupakan hasil adaptasi teknik yang digunakan paus dan lumba-lumba dalam “menjaring” mangsa secara efektif dengan gelembung udara (bubble).  Selain itu, dikembangkan juga teknologi kapal nelayan yang bebas bahan bakar fossil, sumber energi di dapat dari penggunaan layar yang sekaligus berfungsi sebagai double-sided solar panel dan arus laut. Paradigma tersebut sesuai untuk pengembangan usaha terintegrasi antara budidaya udang, benih udang, mangrove, makanan ternak, usaha peternakan, kotoran ternak, lalat, saliva, farmasi, dan rumput laut. Masing-masing produk mampu meningkatkan revenue secara signifikan sekaligus membuka kesempatan kerja masyarakat lokal.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Wilayah laut Indonesia dimulai dari laut teritorial, zona tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sampai dengan Landas Kontinen (continental shelf). Wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang sangat berlimpah, baik sumber daya terbaharukan (renewable resources) seperti perikanan, terumbu karang dan mangrove maupun sumberdaya tak terbaharukan (non-renewable resources) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya. Disamping itu, aktivitas ekonomi yang menggunakan media laut seperti pariwisata dan perhubungan laut masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Sebagai gambaran potensi sumber daya kelautan yang dimiliki a.l. potensi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton ikan/tahun, potensi lahan budidaya laut lebih dari 12 juta ha, sekitar 70 persen dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut dengan cadangan minyak bumi 9,1 milyar barrel. Selain itu, sekitar 80 persen industri dan 59 persen kota berada di wilayah pesisir.