[caption id="attachment_1176" align="aligncenter" width="600"]
Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, debat capres harus dipahami pemilih.[/caption]
Oleh: Freddy Ilhamsyah PA
PendahuluanDalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke 90 (28 Oktober 1928-2018) pada kesempatan ini penulis akan mengulas mengenai adanya usulan dari Ketua DPP PAN Yandri Susanto agar format debat capres dan cawapres pada Pilpres 2019 menggunakan bahasa Inggris yang penulis sangat bertentangan dengan cita-cita Sumpah Pemuda.
Seperti diketahui debat calon presiden dan calon wakil presiden pada setiap pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah merupakan bagian dari tahapan Pilpres yang dinanti-nantikan oleh masyarakat pemilih. Di ajang ini masing-masing capres dan cawapres menyampaikan gagasan mereka dalam visi, misi dan program kerja yang mereka rencanakan untuk lebih memakmurkan Indonesia di era kepemimpinan mereka.
Debat itu ditayangkan di televisi selama 1 (satu) jam penuh dengan dipandu oleh panelis, dan seperti biasanya materi debat disampaikan dengan memakai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat memahami isi perdebatan itu, dan siapa yang menurut mereka pantas untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden periode selanjutnya.
Perkembangan terkini, setelah ditetapkan oleh KPU pada Pilpres 2019 hanya ada 2 (dua) pasangan capres dan cawapres, yaitu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang akan “bertarung” untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Usulan debat pakai bahasa InggrisDikabarkan oleh Kompas.com bahwa koalisi partai politik pengusung bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar satu sesi debat capres-cawapres dengan menggunakan bahasa Inggris. "Boleh juga kali ya. Ya, makanya hal-hal rinci seperti itu perlu didiskusikan," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Rumah Pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta, Kamis (13/9/2018) seperti dikutip Antara.
Yandri menuturkan, pemimpin Indonesia bakal bergaul dan banyak berbicara di forum internasional yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris.
Untuk itu, kata dia, bahasa Inggris di debat capres-cawapres menjadi tak masalah meski di UU tentang Kebahasaan pidato resmi wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
"Namun karena presiden bergaul di dunia internasional, supaya tidak ada kesalahan komunikasi dan salah tafsir dari lawan bicara, ya memang penting juga calon presiden matang dalam menguasai bahasa luar dari bahasa Indonesia itu," ujarnya lagi.
Usulan ini, kata Yandri, mesti dibahas bersama KPU. Termasuk soal aturan teknisnya.
Sementara hal senada juga diberitakan oleh Detiknews pada Jum’at, 14 September 2018 bahwa Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengusulkan format debat capres dan cawapres Pilpres 2019 menggunakan bahasa Inggris. Menurut Yandri, usulan itu bisa menjadi pertimbanan KPU.
“Boleh juga kali, ya. Ya, makanya hal-hal detail seperti ini perlu didiskusikan,” kata Yandri seusai rapat sekjen di Posko Pemenangan PAN, jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Muncul Pro dan KontraUsulan soal debat capres-cawapres di Pilres 2019 untuk menggunakan Bahasa Inggris akhirnya menuai beragam reaksi.
Beberapa pihak setuju soal usulan debat capres-cawapres periode 2019-2024 pakai Bahasa Inggris, dan banyak juga yang tidak setuju.
Menanggapi hal tersebut di atas Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, menganggap usulan tim kampamye Prabowo-Sandiaga, untuk menggunakan bahasa Inggris dalam debat capres dan cawapres adalah langkah genit. Hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena sudah ada aturannya.
Arsul (Timses Jokowi-Ma’ruf) menyebut usulan dari Timses Prabowo mengenai debat capres dan cawapres menggunakan bahasa Inggris adalah untuk mencari sensasi.
Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk melengkapi data dan materi dalam tulisan yang sedang penulis rancang, maka penulis coba memancing tanggapan dan pendapat rekan-rekan di Facebook dari berbagai tingkat pendidikan.
Semula penulis merencanakan untuk menampilkan status sebagai berikut: “Apakah Anda setuju debat capres dan cawapres pakai bahasa Inggris ?” Tetapi karena penulis anggap “gregetnya” kurang, kemudian penulis ganti dengan status WOW dilampirkan foto meme berisi tulisan : “Penghianat !!! Kalau ada yang mengusulkan agar debat capres dan cawapres harus memakai bahasa Inggris ! Penghianat SUMPAH PEMUDA, Satu bahasa, bahasa Indonesia.” Ternyata gayung bersambut. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.
Adalah Hendro Susanto, rekan penulis di FB menulis : “betul x Kita warga negara Indonesia bukan warga negara asing yg bermacam suku dan budaya di setiap kepulauan maka ya untuk mempersatukan lahir sumpah pemuda pd tgl 28 oktober 1928
Kemudian disahuti oleh Aldie Jade rekan penulis di FB : “Kan ada sesi..stelah bahasa Indonesia... Apa salahnya klo disesi trakhir untuk debat bahasa engglis...”
Sedangkan Nandang Suherlan menulis, “Maksud pengusul itu bukan untuk nyalahi sumpah pemuda cuman ngetes apa pak Jokowi bisa bahasa Inggris gak pake teks hehehe.”
Kemudian muncul komentar dari Djoko Soeseno, “Seorang kepala negara harus punya kemampuan lebih dari masyarakat biasanya, masuk BUMN saja ada wawancara bahasa inggris, S2 saja harus ada TOEFL, sesi debat bahasa inggris perlu utk melihat kemampuan presiden berkomunikasi secara internasional, penolakan berarti kemunduran.”
Selain itu Djoko Soeseno juga menulis, “Penghianat itu jika mengganti bahasa nasional dengan bahasa inggris, kalau debat bahasa inggris di SMA dan kuliahan malah di lombakan, jadi kalau takut gak bisa ya ngaku aja, jangan baper.”
Selanjutnya muncul komentar dari Yantok McMansari Davidson: Freddy Ilhamsyah Pa tolong usulkan juga hilangkan ujian nasional bahasa Inggris di semua SMU karena takut mereka pada gak ngerti... sekolah di zamanku nilai bahasa Indonesia ku lebih rendah.
Masih menurut Yantok McMansari Davidson: Presiden Sukarno bisa memukau dengan pidato tanpa teks di PBB dgn bahasa Inggris yg fasih apakah bisa disebut penghianat, saya kira jaman penjajahan dulu banyak para pejuang kita yg fasih berbahasa asing bukan karena tidak cinta kpd bahasa sendiri...tp…Lihat Lainnya.
Melihat tanggapan dan komentar dari berbagai kalangan terpelajar termasuk rekan-rekan penulis di Facebook terkait dengan debat capres dan cawapres memakai bahasa Inggris seperti yang diusulkan oleh Ketua DPP PAN Yandri Susanto, format debat capres dan cawapres Pilpres 2019 menggunakan bahasa Inggris, maka terkesan bahwa mereka telah “gagal paham” mengenai makna dan tujuan diselenggarakannya debat dalam ajang Pilpres 2019.
Seperti diketahui debat (perdebatan dan/atau adu gagasan) calon presiden dan calon wakil presiden yang setiap pemilu tetap diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar masing-masing capres dan cawapres dapat menyampaikan visi, misi dan program kerja yang mereka rencanakan untuk melakukan perbaikan berbagai permasalahan yang dirasakan ada kekurangan di era sebelumnya.
Debat itu ditayangkan di televisi selama 1 (satu) jam, dan seperti biasanya materi debat disampaikan dengan memakai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia (pemilih) dapat memahami isi perdebatan itu, dan siapa yang menurut mereka pantas untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pada periode selanjutnya.
Beda dengan pendapat Djoko Soeseno yang mengomentari meme penulis di FB. Menurut Djoko Soeseno “Penghianat itu jika mengganti bahasa nasional dengan bahasa inggris, kalau debat bahasa inggris di SMA dan kuliahan malah di lombakan, jadi kalau takut gak bisa ya ngaku aja, jangan baper.”
Perlu dipahami bahwa debat capres dan cawapres harus dibedakan dengan kontes/lomba pidato pakai bahasa Inggris. Kalau lomba pidato dan atau debat pakai bahasa Inggris di SMA dan kuliahan adalah hanya untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang mengerti dan paham berbahasa Inggris, dan audiensnya hanya di sekolah (SMA) dan di universitas yang jumlahnya terbatas. Sedangkan debat capres dan cawapres diperdengarkan kepada seluruh warga negara Indonesia (± 185 juta pemilih).
[caption id="attachment_1177" align="aligncenter" width="600"]
Capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno tidak setuju debat pakai bahasa Inggris[/caption]
Ketika marak pro dan kontra mengenai usulan format debat capres-cawapres pakai bahasa Inggris justru pasangan capres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (cawapres) secara tegas menolak gagasan debat Pilpres 2019 pakai bahasa Inggris, bukan berarti mereka tidak bisa berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan. “Kita punya bahasa sendiri, bahasa nasional, bahasa Indonesia,” ujar Prabowo saat ditanya wartawan.
Sedangkan menurut Sandiaga Uno, bahasa Inggris mungkin hanya dimengerti oleh sekelompok masyarakat menengah ke atas. “Bahasa kita bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dimengerti oleh 100 persen rakyat Indonesia. Jadi menurut saya tidak akan bisa menyampaikan pesan (kalau pakai bahasa Inggris, pen),” kata Sandi.
Sementara Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, debat capres harus dipahami pemilih.
Kemudian muncul pertanyaan, debat pilres 2019 itu untuk siapa ? Apakah debat itu hanya untuk orang asing ? Kalau tujuan diselenggarakannya debat pilpres 2019 adalah untuk meraih simpati mayoritas rakyat Indonesia yang akan memilih, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia.
PenutupDengan banyaknya orang “terpelajar” atau kelompok tertentu yang memaksa-kehendak agar debat capres dan cawapres pada Pilpres 2019 dilaksanakan dengan memakai bahasa Inggris, ini jelas terkesan bahwa bahasa Indonesia kurang mendapatkan perhatian dan diminati oleh sebagian orang dari bangsa Indonesia sendiri sehingga mereka lebih senang memakai bahasa Inggris.
Contohnya, banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang patut diduga (mungkin) supaya dianggap sebagai perusahaan berkelas dunia, maka semua jabatan dalam struktur organisasi perusahaan itu memakai bahasa Inggris, misalnya Field Manager (FM), General Manager (GM), Vice President (VP) dan sebagainya. Selain itu di ruang-ruang publik juga banyak terlihat bahasa Inggris yang digunakan. Ini fakta bahwa bahasa Indonesia sudah mulai tergerus dan/atau dijajah oleh bahasa Inggris.
Dengan adanya fakta itu (apapun alasannya) penulis merasa sangat prihatin dengan prilaku sebagian BUMN dan para pihak terkait yang terkesan menyepelekan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia.
[caption id="attachment_1178" align="aligncenter" width="600"]
Jim Yong Kim (Presdir Bank Dunia) dan Christine Lagarde (Direktur Pelaksana IMF) berpidato pakai bahasa Indonesia saat berlangsungnya Annual Meetings International Monetary Fund World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali.[/caption]
Ironisnya disaat sebagian bangsa sendiri keranjinan menggunakan tulisan berbahasa Inggris justru orang asing, sebut saja Jim Yong Kim (Presdir Bank Dunia) dan Christine Lagarde (Direktur Pelaksana IMF) berpidato pakai bahasa Indonesia saat berlangsungnya Annual Meetings International Monetary Fund World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali.
Menyadari bahwa budaya menggunakan bahasa Indonesia sudah semakin krisis seperti yang telah penulis ungkapkan di atas, maka tidak heran bila Balai Bahasa Sumatera Utara pada tahun 2018 menghelat perlombaan “wajah Indonesia” agar masyarakat lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam segala bidang termasuk dalam media luar ruang, yaitu ruang publik yang umumnya seolah sudah dijajah oleh bahasa Inggris.
Khusus untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara sudah ada Perda (Peraturan Daerah) nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, tapi tampaknya Perda itu kurang efektip karena di ruang publik masih banyak ditemukan penggunaan bahasa Inggris.
Kembali kesoal adanya usulan debat Capres pakai bahasa Inggris yang secara implisit dapat diduga bahwa mereka hanya bertujuan untuk menguji kemahiran Presiden Joko Widodo dalam berbahasa Inggris, itu jelas sudah mengada-ada ! Soalnya, tujuan debat capres dan cawapres ialah agar masing-masing pihak adu gagasan, adu program, adu visi dan misi yang harus dimengerti oleh seluruh lapisan mayarakat pemilih untuk memilih dan memutuskan siapa yang akan mereka pilih sebagai presiden untuk periode 2019-2024.
Sebagai penutup, pada prinsipnya penulis setuju kalau presiden kita harus bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar termasuk bahasa asing lainnya. ***
Pangkalansusu, 25 Oktober 2018
Sumur Migas peninggalan JOB Pertamina-Japex North Sumatera Ltd. di perairan Teluk Aru Pangkalansusu, Kabpaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Ilustrasi kegiatan pengapalan/lifting minyak mentah di lepas pantai Pangkalansusu. Foto: Freddy Ilhamsyah PA[/caption]
