Peringatan Cuaca Signifikan Tanggal 01 Februari 2015

JAKARTA, Telukharunews.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melalui situs meteo.bmkg.go.id pada Sabtu, 31 Januari 2015 telah melakukan pemutakhiran data mengenai Peringatan Cuaca Signifikan tanggal 1 Februari 2015 untuk beberapa wilayah di Indonesia sebagai berikut :

»  Prakiraan Cuaca Propinsi Kalimantan Barat :

Waspada Hujan yang terjadi disertai Angin Kencang dan Guntur.

»  Prakiraan Cuaca Jabodetabek :

Waspada Potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang terutama di Jabodetabek bagian Utara dan Barat.

»  Prakiraan Cuaca Propinsi Bangka Belitung :

Tinggi Gelombang Maksimum 2,5 hingga 3,5 meter berpeluang terjadi di Perairan Utara Bangka, Selat Gelasa, dan Selat Karimata.

»  Prakiraan Cuaca Propinsi Banten :

Waspada Potensi Hujan Sedang hingga Lebat yang disertai Kilat/Petir dan Angin Kencang di Wilayah Tangerang.

»  Prakiraan Cuaca Propinsi Aceh :

Waspada Kemungkinan Terjadinya Hujan dengan Intensitas Sedang hingga Lebat di Wilayah Aceh Tengah, Barat dan Selatan. (fi)

Sumber : Meteo BMKG

Lima Kontrak Gas Ditandatangani, Penambahan Penerimaan Negara US$ 617 Juta

Ka. SKK Migas, Amien Sunaryadi

JAKARTA, Telukharunews.com - Sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta, Selasa (27/11). Seluruh kontrak diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan potensi penambahan pendapatan Negara selama periode perjanjian jual beli sebesar US$ 617 juta atau Rp 7,7 triliun. Penandatangan dilakukan usai pembukaan International Indonesia Gas Conference & Exhibition (Indogas) ke 7 yang dihadiri Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja.

 “Ini langkah nyata sektor hulu migas memprioritaskan kebutuhan domestik,” kata Amien.

SKK Migas berkomitmen untuk meningkatkan pasokan gas untuk domestik. Sejak tahun 2003, pasokan gas untuk domestik meningkat rata-rata 9 persen per tahun. Pada 2013, volume gas untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor. Tahun 2015 ini, komitmen untuk domestik mencapai 4.403 BBTUD atau 61 persen, sementara peruntukan ekspor sebesar 2.836 BBTUD.

PJBG yang ditandatangani antara lain, PT Medco E&P Malaka dengan PT. Pertamina (Persero) untuk kebutuhan pupuk, dengan jangka waktu selama 13 tahun dan pasokan 58 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Kemudian, amandemen kedua PJBG antara Conoco Phillips (Grissik) Ltd. dengan PT. Energasindo Heksa Karya untuk kebutuhan kelistrikan, dengan jangka waktu selama 10 tahun dan pasokan 44 BBTUD.

Selain itu, amandemen PJBG antara PHE ONWJ dan PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan VI-Balongan untuk kebutuhan bahan bakar kilang pengolahan minyak bumi, dengan jangka waktu selama 2 tahun dan pasokan 20 BBTUD. Executive VP/GM PHE ONWJ Jonly Sinulingga mengatakan seluruh produksi gas PHE ONWJ disalurkan untuk kebutuhan domestik, antara lain untuk pembangkit listrik Jakarta dan sekitarnya, bahan baku pupuk, dan kebutuhan bahan bakar gas untuk transportasi. Untuk pasokan ke Unit Pengolahan VI-Balongan, gas berasal dari lapangan GG melalui Balongan Onshore Processing Facility.  “Lapangan GG merupakan lapangan baru yang commissioning-nya telah dilaksanakan pada 12 Desember 2014,” kata Jonly.

Amien menambahkan, SKK Migas berharap semua pihak dapat memberikan dukungan supaya penyaluran gas dari PJBG tersebut bisa terlaksana sehingga potensi penerimaan negara yang diperkirakan akan benar-benar terealisasi. Pasalnya, pada tahun 2014 terdapat beberapa pembeli yang penyerapan gas oleh pembeli lebih rendah dari komitmen. “Potensi kehilangan produksi sebesar 95 MMSCFD atau setara 17.000 barel minyak per hari,” katanya.

Sumber : Web site Kementrian ESDM

Pemerintah Tunjuk Pertamina Jadi Lead Pembangunan Kilang Baru

JAKARTA, Telukharunews.com - Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai lead untuk proyek-proyek kilang baru yang akan dibangun pemerintah dengan menggandeng mitra swasta, dengan skema public private partnership (PPP).

Direktur Pengolahan Pertamina Rahmad Hardadi, mengungkapkan,  Indonesia akan alami defisit BBM yang sangat tinggi apabila tidak ada penambahan kapasitas pengolahan minyak di dalam negeri. Menurut dia, selain penambahan kapasitas melalui program Refining Development Master Plan (RDMP), Indonesia memerlukan 2-3 kilang baru untuk dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam 10 tahun ke depan.

"Dalam 10 tahun ke depan, kami memproyeksikan permintaan Premium menembus 77 juta KL, sedangkan Solar 54 juta KL. Pertamina akan berupaya menutup gap permintaan dan kapasitas produksi yang ada sekarang melalui beberapa program, seperti RDMP, RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) dan PLBC (Proyek Langit Biru Cilacap). Akan tetapi, program-program itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 10 tahun mendatang sehingga harus ada pembangunan kilang baru 2-3 kilang. Pertamina sudah diminta pemerintah menjadi lead untuk proyek grassroot refinery (GRR)," kata Rahmad.

Rahmad mengatakan, untuk proyek GRR diprioritaskan untuk lokasi-lokasi yang sudah tersedia lahan dan infrastruktur pendukung sehingga mempercepat pengerjaan proyek sekaligus menghemat investasi. Dia mencontohkan Bontang yang sudah siap untuk menjadi lokasi proyek.

"Di Bontang sudah ada lahannya, infrastruktur pendukung juga sudah siap. Jadi, tidak perlu dari nol sehingga proyek lebih cepat dan investasinya juga relatif lebih rendah. Kalau kilang di bangun di Bontang, mungkin kebutuhan dana investasinya sekitar US$ 10 miliar dan proyek dapat selesai dalam jangka waktu 3 tahun," katanya.

Sumber : Web site Kementrian ESDM

Akhir Februari 2015, Keputusan Blok Mahakam Selesai

Menteri ESDM Sudirman Said saat memberi keterangan Pers. Foto Kementerian EDSM

JAKARTA, Telukharunews.com, Pemerintah saat ini masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif serta melibatkan berbagai unsur terkait hak pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas (migas) Mahakam di Kalimantan Timur. Pemerintah menargetkan keputusan final mengenai pengelolaan WK Mahakam yang berakhir masa kontraknya pada tahun 2017 akan dapat diselesaikan akhir bulan Februari tahun ini.

“ Mahakam, rencana kita akhir Februari sudah bisa diputuskan, sampai dimana harusnya sudah mendekati final, para pihak sudah paham apa maunya pemerintah seperti apa”, ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam jumpa pers usai pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian ESDM, Senin (19/01/2015).

“Tinggal duduk satu dua kali lagi, kan setiap minggu ada diskusi agar ketika keputusan diambil dapat dipahami semua pihak”, imbuh Menteri.

Disampaikan Menteri ESDM, Pemerintah menyambut baik keinginan pemerintah daerah yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam. “Kemarin kita kedatangan tamu dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, yang menyampaikan aspirasinya kepada kita, aspirasi yang wajar, kita ingin memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah setempat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam,” ujar Menteri.

WK Mahakam merupakan salah satu wilayah kerja migas yang memiliki peran penting dalam produksi migas nasional. Oleh sebab itu mendapat perhatian  KESDM dan SKK Migas-yang memiliki tugas mengelolaan sumber daya alam untuk dijaga dan terus ditingkatkan produksinya sebagai salah satu upaya mencapai target produksi migas nasional sekaligus mencapai target penerimaan negara.

PT Total telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, perusahaan asal Perancis itu mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017.

Sumber : Kementerian ESDM

Menteri ESDM : Kita Akan Memulai Culture Change Menuju Birokrasi yang Melayani

Sudirman Said

JAKARTA, Telukharunews.com  - Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan kepada para Menterinya untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi di Kementerian yang dipimpinnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said pada seminggu pertama masa kerjanya membangun Unit Pengendalian Kinerja sebagai mitra kerja para Dirjen, Sekjen, dan Irjen.

“Jadi penyederhanaan, percepatan, penyegaran, perbaikan remunerasi adalah tema kita bersama. Saya tidak akan membiarkan ini berjalan tidak seimbang. Kalau kita mendorong orang untuk bekerja maka kesejahteraannya juga harus dipertimbangkan”, ujar Menteri, dalam sambutannya di acara Pelantikan Eselon II Kementerian ESDM, Jakarta (19/1).

Beberapa poin penting untuk percepatan reformasi birokrasi yaitu  bagaimana setiap Kementerian itu mencari peluang-peluang untuk penyederhanaan dan percepatan sehingga membuat masyarakat merasa terbantu. Kewenangan dan kekuasaan harus dirubah menjadi pelayanan.

“Bagaimana setiap Kementerian melakukan penyegaran, perlunya menata ulang sistem remunerasi. Reformasi birokrasi selama ini disederhanakan seolah-olah memberi remunerasi, padahal remunerasi adalah fungsi dari kinerja. Yang harus kita bangun bersama adalah bagaimana kita mengelola kinerja secara keseluruhan, membangun sistem manajemen kinerja”, ujar Menteri.

Menteri menambahkan bahwa esensi dari manajemen kinerja tidak saja memberikan penghargaan bagi yang berprestasi tetapi juga mengambil konsekuensi bagi yang bermasalah. Jadi mengambil tindakan bagi teman-teman yang bermasalah adalah penghormatan kepada yang berprestasi.

“Saya ingin mengajak para eselon I dan II masuk ke camp pelatihan untuk mengingat kembali makna bernegara, makna nasionalisme, makna peran kita sebagai pejabat publik. Perilaku itu dimulai dari atas bukan dari bawah, dan saya akan ikut dalam pelatihan itu. Saya tidak membuka dialog orang per orang, tapi dialog rama-ramai, supaya semua orang punya concern yang sama, bukan dibuat kamar-kamar, karena disitulah sebetulnya tempat persembunyian segala macam kepentingan.

“Jadi, dengan pelatihan ini kita akan memulai culture change (perubahan budaya) menuju birokrasi melayani, birokrasi yang lebih melayani pada kepentingan masyarakat”, tutup Menteri.

Sumber : Kementerian ESDM