Penjelasan Mengenai Gempabumi Mw 6,6 di Kabupaten Poso-Sulawesi Tengah

Peta lokasi gempa kekuatan Mw 6,6 di Poso. Gambar: BMKG

JAKARTA, Terkait dengan peristiwa gempabumi Mw 6,6 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang terjadi pada Senin, 29 Mei 2017 pukul 21:35:22 WIB, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Drs. Mochammad Riyadi, Msi dalam Press Release No : UM.505/IST29-21/KPG/V/2017 menjelaskan sebagai berikut, menanggapi peristiwa gempabumi tektonik yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, maka kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

Telah terjadi gempabumi tektonik pada : Hari Senin, 29 Mei 2017, 21:35:22 WIB dengan kekuatan M 6,6 Kedalaman 10 km.

Namun demikian telah dilakukan pemutakhiran Parameter gempabumi menjadi Senin, 29 Mei 2017, 21:35:22 WIB dengan Kekuatan Mw 6.6 Kedalaman : 11 km

Gempabumi berpusat di darat 38 Km Barat Laut Poso - Sulawesi Tengah. Gempabumi ini tidak berpotesi tsunami karena episenternya terletak di daratan. Dari hasil monitoring BMKG sampai pukul 23.33 WIB, telah terjadi sebanyak 12 gempa susulan dengan magnitudo diatas 5 sebanyak 3 gempa dan magnitudo yang terbesar 5.2. BMKG terus memonitor perkembangan gempabumi susulan dan hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media.

Dampak gempabumi

Berdasarkan hasil analisis peta tingkat guncangan (shakemap) BMKG menunjukkan bahwa

gempabumi ini berpotensi dirasakan pada skala II SIG-BMKG atau III-V MMI di Poso, Loeo, Palu,

Kasongan, dan Toli-Toli. Hal ini sesuai dengan laporan masyarakat bahwa gempabumi ini

dirasakan pada skala intensitas II SIG-BMKG atau V MMI di Poso dan Torue, Palu dan Sigi (III-IV

MMI). Toli-toli, Pasang Kayu dan Tana Toraja (III MMI). Gorontalo, Boalemo, Pohuwato dan

Bone Bolango dirasakan II SIG-BMKG (III MMI). Palopo, Masamba, dan Balikpapan dirasakan I

SIG-BMKG (II MMI).

Hingga pukul 23.00 WIB telah terjadi kerusakan ringan pada swalayan di Poso sebagai dampak

gempabumi. Namun demikian BMKG akan terus memonitor perkembangan dan laporan dari

lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Penyebab gempabumi

Gempabumi Poso yang terjadi jika dilihat dari lokasi serta kedalamannya yang dangkal,

merupakan jenis gempabumi tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) akibat

aktivitas Gempa di Zona Palolo Graben. Berdasarkan karakteristik catatan gelombang seismik

dan mekanisme sumbernya, tampak bahwa gempabumi ini murni disebabkan oleh aktivitas

tektonik.

Himbauan untuk masyarakat

Agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat, serta informasi dari BMKG. Jangan

terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempabumi dan tsunami.

Agar tetap waspada dengan kejadian gempa susulan yang pada umumnya kekuatannya

semakin mengecil.

Editor: Freddy Ilhamsyah PA

Menteri ESDM: Regenerasi Pimpinan Tingkatkan Efisiensi dan Pelayanan

Menteri ESDM Iqnasius Jonan

JAKARTA, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian ESDM Sujatmiko dalam Siaran Pers No.00078.Pers/04/SJI/2017 Jum’at, 26 Mei 2017 menjelaskan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, hari ini Jumat (26/05) melantik Pejabat di Lingkungan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas) sebanyak 9 orang dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebanyak 5 orang.

Kepada Kepala dan Anggota Komite BPH Migas yang baru dilantik, Menteri ESDM menegaskan bahwa ada dua tugas BPH Migas yang harus dilaksanakan, pertama terkait efisiensi biaya distribusi gas bumi dan yang kedua adalah mengawal Program BBM satu harga.

"Untuk BPH Migas, tugasnya dua. Satu, yaitu membuat biaya transmisi distribusi gas itu bisa reasonable. Nanti duduk dengan Ditjen Migas. Saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk membuat efisiensi. Yang kedua, mengawal kebijakan BBM Satu Harga. ini penting ini karena menjadi target Pemerintah," tegas Menteri Jonan.

Sementara kepada Pimpinan SKK Migas, Menteri ESDM berpesan agar dengan proses regenerasi yang dilakukan dapat membuat perizinan di SKK Migas semakin cepat dan efisien.

"Saya ingin regenerasi supaya bisa improvement lebih baik, ini bisa mempercepat perizinan. Saya mohon cost recovery harus lebih efisien. Saya tidak mau mendengar lagi orang protes ke saya proses perizinan di SKK Migas itu pelan. Saya minta harus cepat. Bapak-bapak mesti harus jaga supaya ini bisa efisien. Kalau hulu migas tidak efisien, produknya itu nanti tidak efisien," tutup Menteri Jonan.

Berikut nama-nama Pejabat BPH Migas yang dilantik:

1.    Dr., Ir., M. Fanshurullah Asa, M.T (anggota Komite BPH Migas) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite BPH Migas.

2.    Ir. Henry Ahmad, M.T. (Direktur Bahan Bakar Minyak pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) sebagai Anggota Komite BPH Migas.

3.    H. Ahmad Rizal, M.M. sebagai Anggota Komite BPH Migas

4.    Drs. Sumihar Panjaitan, M.M. (anggota Komite BPH Migas) sebagai Anggota Komite BPH Migas

5.    Ir. Hari Pratoyo, M.M. sebagai Anggota Komite BPH Migas

6.    Muhammad Ibnu Faja, S.T. sebagai Anggota Komite BPH Migas

7.    Ir. Jugi Prajogio M.H. sebagai Anggota Komite BPH Migas

8.    Ir. Saryono Hadiwidjojo, S.E., M.B.A (Anggota Komite BPH Migas) sebagai Anggota Komite BPH Migas

9.    Dr. Marwansyah Lobo Balia. M.Sc. sebagai Anggota Komite BPH Migas.

Sedangkan pejabat SKK Migas yang dilantik adalah :

1.       Sukandar sebagai Wakil Kepala pada SKK Migas.

2.       Arief Setiawan Handoko sebagai Sekretaris pada SKK Migas.

3.       Jaffee Arizon Suhardin (Tenaga Ahli MESDM) sebagai Deputi Perencanaan pada SKK Migas

4.       Fatar Yani Abdurrahman sebagai Deputi Operasi pada SKK Migas.

5.       M. Atok Urrahman (Staf Ahli Komwas SKK Migas) sebagai Deputi Dukungan Bisnis pada SKK Migas.

Editor: Freddy Ilhamsyah PA

Presiden Jokowi: TNI Sangat Siap Mempertahankan NKRI

Presiden Jokowi bertemu dengan prajurit TNI saat acara latihan gabungan di Kepri, Jumat (19/5).

JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat siap dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 ini menunjukkan kesiapan itu.

“Betapa tampak kesiapan TNI, baik darat laut, udara betul-betul dalam keadaan siap apabila diperlukan negara,” kata Presiden Jokowi usai menyaksikan Latgab PPRC 2017 di Tanjungdatuk, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5) siang.

Latgab ini diikuti seluruh kesatuan TNI, tak kurang 5.000 prajurit berada di kawasan paling utara Kepri ini. Presiden tampak mengikuti dengan saksama tiap adegan latihan itu.

Menurut Presiden, latihan PPRC dalam rangka menunjukkan solidnya TNI. Juga menunjukkan begitu siapnya TNI dalam menjaga pertahanan negara ini.

“Ini menunjukkan kesiapan TNI dalam rangka mempertahankan NKRI,” kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, latihan ini sudah berjalan enam bulan dengan tahapan tahapannya.

Presiden Jokowi mengakusangat bangga melihat pelatihan PPRC. Semua sangat terintregasi, lanjut Presiden, baik darat laut maupun udara, sehingga bisa memenangi pertempuran.

“Tapi jangan puas dulu, masih banyak hal yang harus diperbaiki, dibenahi terutama di bidang alusista. Apalagi bila dikaitkan dengan teknologi yang semakin cepat,” kata Presiden Jokowi usai salat Jumat bersama para prajurit.

Operasi Udara

Latihan PPRC ini dimulai dengan operasi udara ketika pesawat Sukhoi berhasil menghancurkan pertahanan musuh. Pesawat ini kemudian langsung melakukan perlindungan udara.

Dilakukan juga pertempuran laut, pertempuran anti kapal permukaan, udara dan kapal selam. Empat F-16 kemudian melepaskan bom.

Setelah memenangi pertempuran laut, pasukan khusus langsung melakukan penerjunan udara dari ketinggian 17.000 feet. Ada juga penerjunan dari ketinggian 8.000 feet dan 1.500 feet.

Semua peralatan tempur diperagakan dalam latgab ini. Sejumlah KRI juga tampak beraksi dengan segala kemampuan terbaiknya. Peralatan tempur udara baik pesawat tempur maupun helikopter juga menunjukkan aksinya. Demikian juga peralatan tempur dari pada sejumlah tank-tank.

Sebelum menutup aksi dalam latihan perang ini, pemandu acara menegaskan TNI sangat siap mempertahankan NKRI.

“Salam hormat dan bangga untuk Presiden Jokowi. Jayalah Tentara Nasional Indonesia,” kata seorang pilot menutup aksi pada latgab ini.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan itu Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Sebanyak 23 Gubernur juga hadir pada kegiatan tersebut. Mereka mengikuti serangkaian latihan militer, seperti menembak dan lainnya. Para Gubernur menginap di KRI. Di KRI dilakukan sejumlah diskusi soal negeri ini dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo.

Jumat (19/5) pagi, dilakukan pembaretan oleh Panglima TNI terhadap para Gubernur di Pantai Muara. Satu per satu Gubernur dipasangkan baret hitam oleh Panglima, sebagai tanda “latihan militer” telah selesai diikuti.

Usai menyaksikan latihan PPRC, Presiden Jokowi ditemani Panglima Menhan dan Gubermur Nurdin bersama ribuan prajurit melaksanakan salat Jumat berjamaah di Aula Kartika. Usai salat berjamaah, Presiden Jokowi melakukan makan bersama secara lesehan dengan ribuan prajurit. (Humas Kepri/ES)

Sumber: Humas Setkab RI

Presiden Jokowi: Ajak Rakyat Bicara Untuk Bangun Desa

Presiden Jokowi menyampaikan arahan tentang dana desa pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5). (Foto: Humas/Agung)

JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah terus menaikkan alokasi anggaran untuk Dana Desa. Tahun 2015 sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp60 triliun.

“Meningkatnya sangat besar sekali. Tetapi hati-hati mengelola uang sebesar ini juga tidak mudah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah 2017, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5) siang.Presiden mengingatkan kepada para Kepala Desa, uang Rp60 triliun itu tidak sedikit. Bisa menjadikan desa baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa menjadi tersangka kalau tidak baik cara-cara pengelolaannya.

“Saya berharap aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) bisa mengawal, mengawasi, mengecek, mengontrol, agar nanti ada output dan outcome yang baik, ada outcome,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengharapkan agar dibangun sebuah aplikasi sistem keuangan desa yang simpel, yang sederhana.

“Yang paling penting simpel tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsipnya begitu. Tidak perlu laporan bertumpuk-tumpuk tapi uangnya hilang entah untuk apa,” tutur Presiden.

Aplikasi sistem keuangan desa ini, dinilai Presiden Jokowi, penting sekali untuk segera diimplementasikan, sehingga ada transparansi, ada pertanggungjawaban yang betul-betul konkret, riil.

Tidak hanya di tulisan, lanjut Presiden,  tapi di lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya pelaporan tapi konkret bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Keinginan kita ke sana. Orientasi kita jangan orientasi prosedur, harus berubah orientasi kita adalah orientasi hasil,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, sekarang itu bukan negara kuat mengalahkan negara lemah. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

“Inilah yang harus kita perangi, yang harus kita selesaikan. Kalau kita masih bertele-tele, masih berbelit-belit, jangan harap kita memenangkan pertarungan antar negara,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Kepala Desa menerapkan sebuah sistem, menginformasikan kepada masyarakat uangnya dapat berapa, pendapatan asli desa (PAD) nya berapa.

“Dibuka semuanya, rakyat diajak bicara, rakyat diajak berpartisipasi untuk membangun desanya. Seperti itulah Kepala Desa yang kita kehendaki,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, uangan menjadi Kepala Desa yang ketika mendapat Dana Desa diam saja. Digunakan untuk apa, diam saja.

Presiden menegaskan, seluruh Kepala Desa harus menginformasikan berapa APBD desanya, berapa PAD desanya, berapa Dana Desa yang diterima oleh setiap desa itu. Ia mengingatkan, akyat harus tahu, sehingga nanti penggunaannya betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat.

Presiden berharap, seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi dana-dana, anggaran-anggaran, tidak hanya Dana Desa, tapi seluruh angaran yang sudah dikeluarkan APBN dan APBD kita, sehingga betul-betul bermanfaat bagi rakyat.

Acara ini dihadiri oleh pimpinan KPK, wakil dari aparat pengawasan intern pemerintah daerah di seluruh Indonesia, APIP K/L yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa, 13 Bupati yang didampingi oleh 26 Kepala Desa yang telah menunjukan pengelolaan keuangan desa yang lebih menonjol dibanding daerah lain.

Selain itu tampak pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa dan PDTT Eko Sanjoyo, pimpinan KPK Alexander Marwata, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (Humas Setkab RI)