Kamis, 21 Agustus 2014

Penegasan Direktur Utama Terkait Rencana Pengunduran Diri


Dirut Pertamina Karen Agustiwan (foto ist)

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) secara resmi menegaskan rencana pengunduran diri per 1 Oktober 2014.

 "Saya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama kepada perseroan dengan tembusan kepada Menteri BUMN selaku RUPS, Dewan Komisaris dan anggota Direksi.  Pengunduran diri saya ini karena pertimbangan alasan pribadi dan juga untuk proses regenerasi kepemimpinan di Pertamina. Saya sudah 6,5 tahun menjadi anggota Direksi Pertamina, dimana 1 tahun sebagai Direktur Hulu dan selama 5,5 tahun sebagai Direktur Utama," ungkap Karen.

Sebagai informasi, Karen Agustiawan dilantik sebagai direktur hulu pada 5 Maret 2008. Kemudian, pada 5 Februari 2009 dilantik sebagai Direktur Utama sehingga masa jabatannya sebagai anggota direksi untuk periode 5 tahun berakhir pada 4 Maret 2014. Selanjutnya pada 5 Maret 2013, Pemegang Saham kemudian memutuskan memperpanjang masa jabatan Karen untuk periode 5 tahun kedua.

"Perlu saya tegaskan bahwa proses pengunduran diri saya ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2013. Pada saat hendak diperpanjang untuk periode yang kedua pun, saya sudah berusaha untuk menolak dengan alasan yang sama, yaitu alasan pribadi dan perlunya proses regenerasi yang diperlukan oleh sebuah korporasi. Dengan demikian, saya minta agar semua pihak tidak mengaitkan pengunduran diri saya di luar hal tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat politis, apalagi sampai dipolitisir," tutup Karen.

Sumber: Pertamina.com

MK Tolak Permohonan Pasangan Prabowo-Hatta


Ketua MK Hamdan Zoelva (foto Antaranews.com)

JAKARTA, Telukharunews.com - Mahkamah Konstitusi memutus menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (PHPU Presiden 2014) yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dengan demikian, Mahkamah mengukuhkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (21/8).

Mahkamah menyatakan seluruh dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu tidak terbukti. ”Mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya yang tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Menurut Mahkamah, Pemohon mempersoalkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dinilai dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memobilisasi massa memilih calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla di sejumlah provinsi, di antaranya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur yang tidak beralasan menurut hukum. “Pemohon tidak memiliki bukti kuat bahwa pemilih DPKTb dimobilisasi oleh Termohon untuk memilih calon presiden nomor urut 2. Menurut Mahkamah, pemilih yang terdapat dalam DPKTb tidak diketahui memilih capres yang mana,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto membacakan pertimbangan hukum.

Lebih lanjut, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga merugikan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki cukup bukti. “Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih dimobilisasi oleh Termohon untuk memilih capres nomor urut 2. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan hanya merugikan pemohon dan ditujukan untuk memenangkan pihak terkait,” imbuhnya.

Terkait dalil Pemohon yang mengungkap terjadi politik uang di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatra Selatan untuk memenangkan capres nomor urut 2, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak ditunjukkan dengan keterangan saksi dan alat bukti memadai. Pemohon tidak melampirkan siapa yang memberi, kapan dan di mana uang tersebut diberikan, berapa jumlahnya, dan siapa yang menerima. Khusus di Kabupaten Sampang, Pemohon justru memenangkan hasil pilpres dengan 45 ribu suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 17 ribu suara. “Hal ini menunjukkan indikasi politik uang yang dilakukan Pihak Terkait tidak benar,” tutur Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Keabsahkan Sistem Noken

Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menegaskan keabsahan sistem ikat atau noken yang digunakan di sejumlah daerah Provinsi Papua. Mahkamah mengatakan menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan sistem tersebut harus diadministrasikan dengan baik pada Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara Pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres.

Dalam masa transisi dari sistem noken ke sistem pencoblosan, penyelenggaraan Pemilu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan pun harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Papua telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan secara nasional, baik dengan sistem pencoblosan surat suara, maupun pemilihan dengan menggunakan sistem noken/ikat dengan berbagai variasinya yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah selama ini,” ujar Arief.

Pelanggaran di Dogiyai Papua

Untuk Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat, Kabupaten Dogiyai, Mahkamah menyatakan telah terjadi pelanggaran. Hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan Bawaslu yang dibenarkan oleh saksi Termohon dalam persidangan bahwa dua distrik yang bermasalah di Kabupaten Dogiyai adalah Distrik Mapia Tengah dan Distrik Mapia Barat.

Menurut keterangan saksi di persidangan, hingga H-2 proses rekapitulasi Pilpres, kedua distrik tersebut belum menerima logistik pemilu. Kendari ada pelanggaran, KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemilu susulan di dua distrik tersebut karena baru menerima rekomendasi tanggal 19 Juli 2015 sore, padahal tanggal 20 Juli 2014 dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Pusat.

KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua karena logistik Pemilu tidak mencukupi untuk dilakukan Pemilu Susulan. Sekalipun KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, namun KPU Provinsi Papua telah membawa permasalahan di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat untuk dapat diselesaikan di Pleno KPU tingkat pusat. Pada saat permasalahan tersebut disampaikan dalam Pleno KPU tingkat pusat, Bawaslu memberikan pendapat agar perolehan suara di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat di-nol-kan. (tidak dihitung)”.

Walaupun ada pelanggaran, Mahkamah tidak memerintahkan pemungutan suara ulang di dua distrik tersebut karena tidak akan mempengaruhi peringkat perolehan suara. “Menurut Mahkamah memang terbukti sebagian terjadi pelanggaran, namun seandainyapun Mahkamah memerintahkan supaya Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di atas tidak akan dapat mengubah peringkat perolehan suara kedua pasangan calon,” tegasnya.

Sumber : MK

Senin, 18 Agustus 2014

Iran diserbu 9 gempabumi


(gambar USGS National Earthquake Information Center.)

IRAN, Teluharunews.com – Iran diserbu 9 gempabumi berkekuatan 4,5 sampai 6,2 Skala Richter pada Senin, 18 Agustus 2014 mulai dari pukul 09:32:05 sampai pukul 18:51:34 WIB.

Ke Sembilan gempabumi tersebut berawal dan dipicu oleh gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter pada pukul 09:32:05 WIB atau pukul 07:02:05 waktu setempat yang berlokasi di koordinat 32.739°LintangUtara, 47.670°BujurTimur di kedalaman 10 km berjarak 36 km sebelah Tenggara dari kota  Abdanan, atau 37 km sebelah Timur dari kota Dehloran dan 78 km sebelah Barat-BaratLaut dari kota Dezful, Iran.

(gambar USGS National Earthquake Information Center.)
Gempa tersebut dirasakan MMI-V di kota Abdanan (pop 19k) dan kota Dehloran (pop 46k). MMI-IV masing-masing di kota Shush (pop 52k), kota Kuhdasht (populasi 100k), kota Nahiyat Ali ash Sharqi (pop <1k), kota Al`Amarah (pop 323k), kota Ahvaz (pop 841k), kota Kermanshah (pop 621k), kota Arak (pop 504k), dan kota Al Basrah (pop 2,600k). Sedangkan MMI-III di kota Hamadan (pop 528k). Note: k=x1,000.

Gempa pada Senin, 18 Agustus 2014 berakhir pukul 18:51:34 WIB atau pukul 16:21:34 waktu setempat dengan kekuatan 5,8 SR berlokasi di koordinat 32.705°LintangUtara, 47.547°BujurTimur pada kedalaman 10 km berjarak 26 km sebelah Timur dari Kota Dehloran, Iran.

Sumber : USGS National Earthquake Information Center.

Rabu, 13 Agustus 2014

Saksi KPU: Pengguna KTP dan Keterangan Domisili adalah Warga Setempat



JAKARTA, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Rabu (13/8). Seperti hari-hari sebelumnya, MK menggelar sidang tersebut hingga malam hari. Pada paruh waktu kedua, Mahkamah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon. Para saksi KPU membantah adanya “pemilih gelap” atau “pemilih siluman” yang menggunakan form untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Bantahan pertama disampaikan Badrusalam selaku Ketua KPU Tangerang Selatan. Badrus membantah dalil Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyatakan adanya 51 orang yang mencoblos di TPS 29 Kecamatan Serpong Utara dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) namun bukan warga setempat. Ia pun meluruskan bahwa setelah kotak suara dibuka diketahui ada dokumen DPKTb sebagai pelengkap. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa 51 orang yang mencoblos merupakan warga setempat, tepatnya warga Kelurahan Pondok Jagung.

Hal serupa juga disampaikan Awaluddin selaku Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat. Di hadapan pleno hakim, Awaludin membantah adanya mobilisasi massa. Ia menjelaskan bahwa memang benar terdapat 517 pemilih tambahan yang menggunakan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili tersebut dibubuhi stempel pemerintahan desa dan ditandatangani pejabat setempat.

“Memang menggunakan surat keterangan domisili, Yang Mulia. Dan memang mereka sudah lama tinggal di Kecamatan Pangkalan Lada, Desa Pandu Jaya sebagai karyawan pabrik,” jelas Awaludin.

Selain itu, Awaluddin juga menjelaskan surat keterangan domisili tersebut ditandatangani kepala desa, kaur umum, maupun kaur pemerintahan. “Surat domisili tersebut tetap legal sampai sekarang dan tidak ada yang dipermasalahkan secara hukum, Yang Mulia,” ungkap Awaluddin.

Bantahan yang sama pun disampaikan Nuzul Fitri, anggota KPU Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan berapi-api, Nuzul menolak bila pihaknya dituduh meloloskan 11.037 yang dianggap sebagai pemilih siluman. “Tidak ada itu pemilih siluman. Mungkin Pemohon tidak bisa membedakan Gowa dengan Gua,” tutur Nuzul yang disambut tawa pengunjung sidang.

Untuk meluruskan, Nuzul menjelaskan bahwa setelah kotak suara dibuka didapati dokumen pendukung berupa C-7 atau DPKTb. Dari dokumen DPKTb tersebut diketahui bahwa 11.037 pemilih tambahan berdomisili di TPS setempat. Dengan kata lain, tidak ada pemilih yang berasal dari luar daerah atau tidak sesuai dengan alamat domisili.

Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Gowa, Nuzul meyakinkan pleno hakim dan kuasa hukum Pemohon tentang tidak adanya keberatan yang dilayangkan saksi pasangan calon mana pun. Terlebih, Nuzul memastikan Panwaslu tidak memberikan rekomendasi apa pun terkait adanya pemilih tambahan. 

Sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 dihentikan pada pukul 21:30 WIB. Sesuai agenda, sidang akan dilanjutkan pada Kamis, (14/8) pukul 09:30 WIB. Direncanakan Mahkamah akan memeriksa kembali saksi yang diajukan Pihak Terkait (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Yusuf Kalla dan tambahan dari Pemohon. 

Sumber: MK



Sabtu, 09 Agustus 2014

Wamen ESDM : Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi


Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo saat diwawancarai oleh insan Pers

JAKARTA – Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo menegaskan, tidak ada kebijakan pemerintah untuk membatasi BBM Bersubsidi, konsumsi BBM Bersubsidi sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan antara DPR dengan Pemerintah. Agar konsumsi BBM Bersubsidi tidak melebihi kuota yang sudah ditentukan, maka Pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain mengendalikan distribusi dan membatasi jam buka SPBU di daerah rawan penyalahgunaan.

“ Saya mau meluruskan informasi yang berkembang di koran-koran, di TV-TV, yang di media itu seolah-olah ada pembatasan BBM, ga ada itu cerita pembatasan, yang ada itu adalah pengendalian. Jadi fokus yang kita lakukan didalam peraturan yang kemarin kita keluarkan terkait BBM itu adalah dalam rangka untuk mencukupkan yang tidak cukup”, ujar Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, Jumat, (08/08/2014).

APBN-P 2014 menyatakan, kuota BBM Bersubsidi jenis Solar dan Premium untuk tahun 2014 sebanyak 46 juta kiloliter, hingga bulan Juli 2014, telah terdistribusi sebanyak 23,9 juta kiloliter, sehingga kuota yang tersedia hanya sekitar sisanya selama 5 bulan itu sisanya kira-kira tinggal 22,1 juta kiloliter premium dan solar.” Itu harus dicukupkan sampai akhir Desember, kalau tidak dikendalikan seperti biasa, diperkirakan pada akhir November habis itu, oleh karena itu kita melakukan pengendalian,” ujar Wamen.

Pemerintah juga akan menghilangkan Solar Bersubsidi di kota-kota besar khususnya di P. Jawa sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur tidak diberlakukan. Pemerintah dan BPH Migas akan berkoordinasi dengan Gubernur,Walikota dan Bupati seluruh Indonesia serta seluruh GM, More, marketing operation region dari Aceh sampai Papua  untuk mengendalikan kuota-kuota itu.

Sementara ini hanya Jakarta Pusat tidak lagi menjual solar, Wamen beralsan karena di Jakarta Pusat tidak banyak diliwati truk-truk dan mobil barang. Sedangkan untuk premium, masih dapat dibeli disemua wilayah Indonesia kecuali di SPBU-SPBU yang berlokasi di jalan tol.” Intinya kebijakan ini adalah pembelajaran”, pungkas Wamen.

Pengaturan Jam Operasi SPBU Untuk Kurangi Penyalahgunaan

Terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2014, jam operasi pelayanan SPBU-SPBU dibeberapa lokasi yang terindikasi sering terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi utamanya solar dikurangi dari sebelumnya beroperasi 24 jam, menjadi terbatas mulai pukul 08:00 hingga pukul 18:00. Penyalahgunaan seringkali dilakukan pada malam hari di daerah perkebunan, pertambangan dan industri.

Penyalahgunaan BBM Bersubsidi terindikasi yang paling besar adalah jenis solar. Karena pada umumnya penyalahgunaan BBM Bersubsidi terjadi disekitar wilayah perkebunan, pertambangan dan industri. Penyalahgunaan terjadi karena disparitas harga yang terlampau jauh. “Nah biasanya yang selalu jadi masalah selama ini terutama penyalahgunaan, penyalahgunaan yang paling besar adalah solar, diselundupin untuk dipakai di pertambangan, diperkebunan, truck, truk yang mengangkut sawit dan segala macam yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM Bersubsidi ternyata dipakai dengan segala macam caranya, oleh karena itu kita ketatkan daerah mana yang rawan terhadap penyalahgunaan”, ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, Jumat (08/08/2014).

Wamen melanjutkan, “Oleh karena itu, daerah-daerah yang memang rawan itu, dibatasi jam kerjanya SPBU, yang biasanya 24 jam, kita batasi cuman dari jam 08:00 sampai dengan jam 16:00 sore”, lanjut Wamen.

Pengaturan jam operasional hingga pukul 16:00 karena umumnya penyalahgunaan dilakukan pada malam hari. “Karena kalau malam itu banyak terjadi transaksi (yang ilegal). Kebijakan ini diberlakukan terbatas, tidak seluruh Indonesia dan kita sudah punya daftarnya (wilayah-wilayah yang sering terjadi penyalahgunaan) dan sudah dikirim keseluruh penjuru. Kita juga sudah meminta kepada Pertamina untuk pasang iklan dimana-mana, di masing-masing koran lokal SPBU-SPBU yang membatasi jam kerja. Jadi bukan membatasi jumlahnya tetapi sesuai dengan kuota masing-masing tadi ,” ujar Wamen.

Kebijakan ini lanjut Wamen tidak akan merugikan pengusaha. “Tidak ada cerita bahwa pengusaha dirugikan, dimana, dimana dirugikannya, angkutan, bus-bus dimana, orang yang dibatasi adalah didaerah-daerah pertambangan doang, sehingga dengan langkah tersebut akan dapat dikurangi kebocoran-kebocoran,” imbuh Wamen.

Mengenai solar untuk nelayan, Wamen menegaskan, “Khusus untuk nelayan, diprioritaskan, memang jumlahnya kita kurangi, karena biasanya dipakai oleh yang gede-gede, yang di atas 30 GT, tapi nelayan di bawah 30 GT, engga dibatasin itu, tetep bisa ngambil”, ujar Wamen.

Sumber: ESDM