Selasa, 16 September 2014

Ponton JOB Pertamina Energy Mega Persada Gebang Meledak Dan Terbakar



Syahdan (43) warga Lorong Kurnia, Desa Sei.Siur, Pangkalansusu terpaksa dirujuk ke RS Adam Malik Medan

PANGKALANSUSU, Telukharunews.com - Ponton  milik JOB Pertamina Energy Mega Persada Gebang-Pangkalansusu terbakar dan meledak saat sedang dalam perbaikkan, Selasa (16/9) sekitar pukul 09:30 WIB.

Akibat insiden tersebut empat pekerja mengalami cedera berat dan ringan,salah seorang korban Syahdan (43) warga Lorong Kurnia, Desa Sei.Siur, Pangkalansusu terpaksa dirujuk ke RS Adam Malik Medan karena mengalami luka serius (kedua kakinya patah), sedangkan ketiga rekan kerja lainnya, Rizki Anggi (21) warga Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, R.Arianto (53) warga Lorong Suratman, Desa Sei Siur dan Suherman (50) warga Gang Aman Kelurahan Berasbasah, Kecamatan Pangkalansusu mengalami luka memar dan saat ini sedang dirawat di Poliklinik Pertamina EP Pangkalansusu.

Menurut keterangan sumber Telukharunews.com yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan,sebelumnya ponton berada di pinggir pantai Pelabuhan Khusus (pelsus) Migas milik Pertamina guna untuk perawatan, ponton tersebut diangkut menuju belakang kantor JOB Pertamina Energy Mega Persada Gebang-Pangkalansusu.

Saat akan diperbaiki, lobang mainhole dibuka supaya gas sisa  minyak mentah yang  ada di dalam ponton keluar. Ketika dianggap sudah aman, pekerja mulai aktivitas pengelasan dengan cara melakukan pengetesan kawat las ke besi ponton. Tiba-tiba percikan api dari pengetesan kawat las menimbulkan kobaran api, sehingga terjadi ledakan dengan suara dentuman  yang cukup kuat.

Lebih lanjut sumber menyebutkan, ketika  terjadi ledakan Syahdan yang pada saat itu berada di atas tercampak melambung tinggi ke atas dan terbanting ke bawah, sehingga kedua belah kakinya patah. Sedangkan  tiga korban lainnya tercampak ke berbagai arah.

Saat akan dikonfirmasi beberapa wartawan pihak JOB belum bersedia memberikan penjelasan kepada wartawan terkait insiden tersebut. (fi)



Sabtu, 13 September 2014

Siklon Tropis Kalmaegi ancam Manila Filipina


Siklon Tropis Kalmaegi (Foto Google Earth/THNews)

JAKARTA, Telukharunews.com - Berdasarkan hasil pengamatan Telukharunews.com melalui fasilitas Google Earth pada Sabtu, 13 September 2014 pukul 09:23:15 WIB dapat diketahui bahwa posisi Siklon Tropis (Severe Tropical Storm) Kalmaegi berada di koordinat 14° 0'41.04"LintangUtara, 128°50'9.47"BujurTimur berjarak sekitar 842,87 km (93,69 derajat) sebelah timur-Tenggara dari Manila, Filipina. Siklon Tropis ini diperkirakan akan mengancam kota Manila dan sekitarnya.

Sementara menurut Japan Meteorological Agency Tropical Cyclone Information pada Sabtu, 13 September 2014 pukul 09:00 JST (waktu Jepang) dalam isu pukul 00:45 UTC, menyebutkan posisi pusat Siklon Tropis Kalmaegi berada di koordinat 14°00'(14.0°)LintangUtara, 128°50'(128.8°)BujurTimur menuju barat-BaratLaut dengan kecepatan 15 km perjam (7 knot). Tekanan pada pusat 985 hPa. Maksimum kecepatan angin dekat pusat 25 m perdetik (50 knot). Maksimum kecepatan hembusan angin 35 meter perdetik (70 knot).

Sedangkan menurut BMKG- Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta kondisi tanggal 13 September 2014 pukul 07:00 WIB posisi Siklon Tropis  Kalmaegi berada di koordinat 14.0 LintangUtara, 128.8 BujurTimur (sekitar 1240 km sebelah utara timur laut Tahuna). Arah Gerak  barat-BaratLaut, kecepatan 7 knots (13 km/jam) bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Kecepatan Angin Maksimum: 50 knots (95 km/jam).

Siklon Tropis Kalmaegi memberikan dampak terhadap kondisi cuaca di Indonesia berupa:
- Potensi hujan ringan - sedang di Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah.
- Gelombang dengan tinggi 3 - 4 meter berpeluang terjadi Laut Maluku bagian Utara, Laut Cina Selatan timur Vietnam, Laut Arafuru bagian tengah dan timur.
- Gelombang dengan tinggi lebih dari 4 meter berpeluang terjadi di Samudera Pasifik Timur Philipina. (fi)



Jumat, 12 September 2014

Kado HUT PEP ke 9 : Ratusan Barrel Minyak Mentah Pertamina EP Pangkalansusu Tumpah Ke Dalam Paluh



Tumpahan minyak mentah di Pakuh Alur Cempedak Pangkalansusu.

PANGKALANSUSU, Telukharunews.com - Diperkirakan ratusan barrel minyak mentah (Crude Oil) milik Pertamina EP Pangkalansusu tumpah dari dalam tanki timbun di Tankyard Bukit Khayangan Pangkalansusu sehingga menggenangi beberapa tambak milik warga setempat dan Paluh Alur Cempedak di Kelurahan Bukit Jengkol Pangkalansusu, Jum’at (12/9).

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13:00 WIB telah membuat panik warga masyarakat di Lingkungan IX Jalan Nurul Huda, Kelurahan Bukit Jengkol, Pangkalansusu yang trauma dengan peristiwa yang sama pada 25 Januari 2008 lalu.
Tumpahan minyak mentah mengalir dari Bukit Khayangan
Personil Pertamina EP Pangkalansusu dari beberapa Fungsi terkait tampak sibuk berupaya menangani musibah tumpahan minyak mentah yang sudah melebar di dalam paluh dan ada yang sudah masuk ke dalam tambak milik warga.

Tampak belasan petugas Pertamina segera menggelar oil boom di paluh untuk menghempang agar minyak mentah tersebut tidak sampai lolos ke laut perairan Teluk Aru. Sementara Skimmer Truck dan peralatan sejenis lainnya diaktifkan untuk menyedot tumpahan minyak mentah dari tepi paluh.

Sedangkan sejumlah petugas sekuriti Pertamina EP dibantu oleh personil Polsek Pangkalansusu yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Mapolsek Pangkalansusu, Ipda D.Situmorang turun ke lokasi kejadian untuk mengamankan TKP dan menenangkan situasi agar masyarakat tidak panik akibat kejadian tersebut.

Sampai pukul 23:35 WIB Tim Penanggulangan Tumpahan Minyak PT Pertamina EP Asset 1 Pangkalansusu Field masih bergelut untuk membersihkan alur Paluh Alur Cempedak dari genangan minyak mentah.
Nelayan melintas di atas genangan minyak mentah yang mulai menipis.
Sementara Field Manager Pertamina EP Pangkalansusu, Dirasani Thaeb ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya membenarkan adanya tumpahan minyak mentah yang berasal dari salah satu tanki penimbunan minyak mentah yang berada di Bukit Khayangan Pangkalansusu.

Menyinggung tentang penyebab terjadinya tumpahan minyak dan kerugian perusahaan belum diketahui karena pihaknya sedang melakukan investigasi.
Beberapa petugas Pertamina sedang membersihkan sisa tumpahan minyak.
Menurut catatan Telukharunews.com peristiwa yang sama pernah terjadi pada 25 Januari 2008 sekitar pukul 16.00 WIB ketika itu telah terjadi tumpahan minyak mentah dari Tanki-E yang teralirkan dari Tanki-C secara tidak sengaja sehingga minyak mentah tersebut tergenang di dalam tanggul Tanki-E. Saat itu Tanki-E sedang dalam perbaikan.

Minyak mentah yang lolos melalui parit pembuangan air Tanki E kemudian mengalir ke alur Paluh Alur Cempedak. Sedangkan sebagiannya lagi masuk ke parit pembuang air limbah masyarakat di jalan Nurulhuda (Kampung Tempel) Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Dalam waktu 3 hari (28/1/2008), tumpahan dan ceceran minyak mentah baik yang ada di parit kawasan pemukiman warga Lingkungan-IX maupun di dalam Paluh Alur Cempedak berhasil diatasi dengan baik, sehingga Pertamina dapat meminimalisasikan dampak akibat tumpahan minyak mentah tersebut terhadap lingkungan. (fi)

Rabu, 10 September 2014

Perbaiki Permohonan Uji UU MD3, PDIP Mohonkan Putusan Sela




Kuasa Hukum Pemohon Andi M. Asrun, menyampaikan perbaikan permohonan dalam sidang lanjutan perkara No. 3/PUU-XII/2014. Foto Humas/Ifa.
JAKARTA, Telukharunews.com - Sidang uji materi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (10/9) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang yang teregistrasi dengan nomor 73/PUU-XII/2014 ini dimohonkan oleh PDI Perjuangan (diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo) beserta empat orang perseorangan warga negara (Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto).

Dalam sidang kedua tersebut, para Pemohon telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran majelis hakim pada sidang sebelumnya. Andi M. Asrun selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan beberapa perbaikan terkait dengan persoalan kerugian konstitusional, serta memperkuat tentang kedudukan hukum. “Kemudian kami beri perspektif supaya lebih dalam kerangka teori yang antara lain beberapa pakar yang lain termasuk Prof. Maria Farida kami kutip, karena beliau memang salah satu penulis buku teks ilmu perundang-undangan dan juga kami coba untuk mempertajam kembali soal-soal yang diberikan nasihat Yang Mulia dan kami juga pertajam persoalan alasan-alasan formil dan alasan-alasan materiil pengajuan undang-undang a quo,” jelasnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Pemohon dengan Nomor 73/PUU-XII/2014 ini juga merevisi petitum permohonannya. Pemohon menjelaskan memperbaiki petitumnya karena ada kesepakatan dari koalisi perempuan bahwa komposisi pimpinan komisi dan perlengkapan dewan diserahkan pada mekanisme yang sudah ada sebelumnya. “Jadi, untuk menggambarkan bahwa Pemohon ini tidaklah serakah untuk kekuasaan, tapi lebih pada adil. Jadi, kami mau koreksi sistem yang telah menyimpang ini,” tutur Asrun.

Pemohon pun meminta agar MK menjatuhkan sebuah putusan sela dikarenakan situasi kondisi DPR yang semakin kisruh. “Kiranya kalau memang ada putusan sela kami mohon agar ada putusan sela karena ini sudah mulai situasinya agak kisruh dengan tata tertib yang dibuat bersandarkan pada undang-undang diuji seharusnya DPR menghargai forum ini menghentikan segala macam upaya yang mengacu pada undang-undang yang diuji,” tuturnya.

Masih Diperlukan

Sementara itu, Pemohon Nomor 82/PUU-XII/2014 yang diwakili oleh Veri Junaidi selaku kuasa hukum menjelaskan juga telah memperbaiki permohonan terutama terkait dengan argumentasi tentang keterwakilan perempuan. “Ada data yang kami lengkapi di dalam permohonan ini yang menunjukan bahwa pengaturan tentang keterwakilan perempuan masih diperlukan mengingat dari segi angka sekalipun keterwakilan perempuan di Indonesia juga masih belum memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan,” terangnya.

Dalam pokok permohonannya, PDIP dkk mendalilkan pemberlakuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 merugikan hak konstitusionalnya selaku pemenang Pemilu. Hal ini dikarenakan aturan-aturan tersebut mengatur bahwa pemangku jabatan-jabatan di parlemen akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai dengan porsi perolehan kursi seperti diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 27 tahun 2009 (UU MD3 sebelum diganti). Adapun jabatan-jabatan yang diatur dalam pasal tersebut yaitu pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Pemohon juga menjelaskan pembuatan ataupun pembahasan pasal-pasal yang dimintakan pengujian ini, bertentangan dengan tata tertib DPR serta jika merujuk pada ilmu perundang-undangan, maka suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan politik. “Kami mohon kiranya ada penundaan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini, terutama menyangkut Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 sampai Mahkamah memberikan putusan karena penundaan a quo akan menghilangkan potensi kerugian konstitusional para Pemohon,” urainya.

Sementara perkara nomor  82/PUU-XII/2014 dimohonkan oleh lima orang warga negara (Khofifah Indar Parawansa, Rieke Diah Pitaloka, Aida Vitayala, Yuda Kusumaningsih, dan Lia Wulandari) yang bertindak sebagai perseorangan serta tiga badan hukum privat (Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan Perkumpulan Mitra Gender). Kesemuanya menggugat Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU MD3 yang dinilai telah secara terstruktur menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam UU MD3 sebelum diganti, khususnya klausula yang berbunyi “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi”.

Dalam permohonannya, para Pemohon yang diwakili oleh Veri Junaidi, mengakui bahwa konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang kuota keterwakilan perempuan. Para Pemohon menilai penghapusan seluruh klausula keterwakilan perempuan dalam UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, Pemohon juga merasa mengalami kerugian konstitusional karena kesempatan bagi Pemohon sangat kecil untuk dapat menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR ketika Pemohon menjadi anggota DPR-RI. Selain itu, ruang bagi Pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan, dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR-RI akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari anggota DPR lainnya.

Sumber : MK