Sunday, 24 July 2016

Badai Tropis LUPIT Di Atas Samudera Pasifik Barat


Foto: Google Earth/THNews

Telukharunews.com, Dari hasil pengamatan pada Minggu, 24 Juli 2016 pukul 13:42 WIB melalui layar komputer dengan mempergunakan fasilitas Google Earth dapat diketahui bahwa posisi pusat Badai Tropis Lupit berada di dekat koordinat 31°53'49.26"Lintang Utara dan 158°47'39.03"BujurTimur di atas Samudera Pasifik Barat berjarak sekitar 1.817,55 km (97,86 derajat) sebelah timur-Tenggara dari Kota Tokyo, Jepang.

Menurut data yang dikutip dari laman resmi Badan Meteorologi Jepang-Informasi Siklon Tropis (Japan Meteorological Agency Tropical Cyclone Information) yang dikeluarkan pada Minggu, 24 Juli 2016 pukul 03:45 UTC (10:45 WIB) berdasarkan hasil analisis pada pukul 03:00 UTC atau pukul 10:00 WIB disebutkan posisi pusat Badai Tropis Lupit berada di koordinat 31°55 '(31,9°) Lintang Utara dan 158° 50' (158,8 °) Bujur Timur.

Lupit yang memiliki tekanan di pusat pusaran 1000 hPa (Hektopascal) bergerak ke arah utara-TimurLaut dengan kecepatan 35 km per jam (20 knot).

Sedangkan kecepatan angin maksimum dekat pusat 18 meter per detik (35 knot) dan maksimum kecepatan hembusan angin 25 meter per detik (50 knot).
Peta prakiraan perjalanan Badai Tropis Lupit
Berdasarkan peta prakirakan perjalanan Badai Tropis Lupit yang dirilis JMA Tropical Cyclone Information pada Minggu, 24 Juli 2016 pukul 06:00 UTC atau pukul 13:00 WIB dapat diketahui badai itu mengarah ke Kepulauan Kuril Selatan. Namun dalam catatan bawah diterangkan siklon tropis tidak selalu bergerak sepanjang garis menghubungkan pusat-pusat lingkaran probabilitas seperti yang ditampilkan dalam peta.

Editor: Freddy Ilhamsyah PA

Gempabumi Tektonik 5,6 SR Di BaratDaya Bengkulu Selatan


Data USGS-NEIC. Foto: Google Earth/THNews

JAKARTA, (Telukharunews.com) - Kepala Humas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Gempabumi dan Tsunami Jakarta, Drs.Eko Suyanto dalam rilis No.: 3747/InaTEWS/VII/2016 menyebutkan pada Sabtu, 23 Juli 2016 pukul 14:41:45 WIB telah terjadi gempabumi tektonik berkekuatan 5,6 Skala Richter berlokasi di koordinat 6.68° Lintang Selatan - 101.16° Bujur Timur.

Dikabarkan pusat gempa berada di dasar laut pada kedalaman 10 km berjarak 334 km BaratDaya Bengkulu Selatan. Gempa dirasakan di sekitar Kotabumi II MMI dan di Kepahyang I-II MMI. Gempa itu tidak berpotensi Tsunami.

Menurut pengamatan Telukharunews, pusat gempa berada sekitar 70,18 km (61,56 derajat) baratDaya di luar zona subduksi atau berjarak sekitar 183,10 km (218,07 derajat) sebelah selatan-BaratDaya dari Kabue, Pulau Enggano.

Sementara menurut data web site USGS-NEIC Amerika Serikat disebutkan gempa yang terjadi pada Sabtu, 23 Juli 2016 pukul 07:41:44 UTC atau pukul 14:41:44 WIB berkekuatan magnitude 5,4 SR berlokasi di koordinat 6.753°Lintang Utara dan 101.216°Bujur Timur berada di kedalaman 10 km di BaratDaya Sumatera.

Editor: Freddy Ilhamsyah PA

Friday, 22 July 2016

Capaian Industri Migas Semester I Tahun 2016



IGN Wiratmaja Puja. Foto: Doc

JAKARTA, Menteri ESDM Sudirman Said menghadiri paparan Capaian Industri Migas Semester I Tahun 2016 yang  antara lain disampaikan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja. Turut hadir dalam acara ini, SKK Migas, BPH Migas dan wakil asosiasi serta KKKS di Lobby Kementerian ESDM, Jumat (22/7).

Wiratmaja menjelaskan, untuk hulu migas, capaian dalam semester I adalah 17 WK disiapkan dan ditawarkan pada ajang IPA, 6 joint study WK migas disetujui, 3 WK telah ditandatangani yaitu WK East Ambalat, WK Lematang dan WK MNK Central Bangkanai. Selain itu, 6 persetujuan PI 10% sedang dalam proses yaitu WK Siak, Kampar, Ketapang, Nunukan, East Kalimantan dan Natuna. “Selain itu, diputuskannya persetujuan perpanjangan kontrak kerja sama WK Lematang,” tambah Wirat.

Terkait eksplorasi dan eksploitasi migas, Wirat memaparkan, pemboran sumur eksplorasi berjumlah 10 sumur, sedangkan produksi berjumlah 104 sumur. Cadangan minyak Indonesia mencapai 2.933 MMSTB dan gas 109,7 TSCF, penemuan migas sebesar 6,74 BSTBOE, sumber daya migas 88,53 BSTBOE, produksi migas mencapai 2.253 MBOEPD dan pemanfaatan 966 sumur tua.

Sisi hilir, subsidi  BBM yang rencananya sebesar 16.19 juta KL, realisasinya pada semester I ini mencapai 6,697 juta KL. Sedangkan konsumsi BBM non subsidi mencapai 26,25 juta KL. Sementara subsidi LPG, dari rencana 6,25 juta MT, realisasinya mencapai 2,885 juta MT. Konsumsi LPG non subsidi realisasi mencapai 0,385 juta MT.

Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan perluasan program konversi minyak tanah ke LPG. Saat ini sedang dilakukan pendataan 1,75 paket. Untuk bidang pengolahan minyak dengan kapasitas kilang minyak dalam negeri mencapai 1.169 MBCD. Peningkatan ini lantaran beroperasinya Kilang TPPI dan RDMP Kilang Pertamina. 

Untuk jargas rumah tangga, ditargetkan terbangun 89.000 SR dan hingga saat ini telah terbangun 28.242 SR. “Pada bulan November, jargas 100% akan selesai,” kata Wirat.

Dari sisi teknik dan lingkungan migas,  di hulu migas, terdapat 15 perusahaan yang menjaga keselamatan kerja lebih dari 10 jam dan di hilir, terdapat 10 perusahaan. Lebih lanjut Wirat menjelaskan, perusahaan migas yang mendapatkan proper biru sebanyak 144 perusahaan, proper hijau sebanyak 48 perusahaan dan proper emas sebanyak 9 perusahaan.

Sedangkan dari sisi penunjang, telah diterbitkan 3 peraturan yaitu Perpres Nomor 40 tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi, Permen Nomor 16 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dan Permen ESDM Nomor 06 tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Gas Bumi.

Penerimana negara bukan pajak migas realisasinya mencapai Rp18,46 triliun. Realisasi lifting minyak mencapai 817,9 ribu BOPD, gas bumi realisasi 1178,8 ribu BOEPD. Sementara alokasi gas bumi untuk domestik sebesar 58%. “Target kita 60%. Dengan terbangunnya infrastruktur-infrastruktur, maka alokasi gas bumi untuk domestik akan melewati 60%,” tegas Wirat.

Terkait investasi migas , total realisasi investasi hulu dan hilir mencapai US$5.701,78 juta.

Editor: Freddy Ilhamsyah PA
Sumber: Ditjen Migas

Formula Baru ICP Mengacu Dated Brent


IGN Wiratmaja Puja. Foto: Doc

JAKARTA, Pemerintah akan mengubah formula harga minyak Indonesia (ICP) yang semula didasarkan atas harga minyak mentah Indonesia, menjadi menggunakan acuan Dated Brent. Penggunaan Dated Brent sebagai basis harga,  memberikan keuntungan mendasar yakni lebih independen, harganya lebih sulit untuk dapat dipengaruhi atau dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu karena banyak negara yang menggunakannya sebagai harga acuan Brent.

Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jumat (22/7), menjelaskan, formula ICP yang telah digunakan selama 9 tahun, pada saat ini membuat harga minyak Indonesia jauh berbeda dengan harga minyak dunia lainnya. “Pada saat ini,  misalnya harga bedanya hampir US$5 per barel.  Kita perlu mereformasi harga minyak kita supaya lebih dekat dengan harga rata-rata minyak dunia,” ungkap Wirat.

Terlebih lagi, produksi minyak Indonesia yang semakin kecil, membuat publikasi pergerakannya sangat rentan. Oleh karena itu, seperti banyak negara lainnya, Indonesia akan mengubah formula ICP dengan mengacu kepada Dated Brent.

Formula ICP yang baru terdiri dari Dated Brent ditambah Alpha yang dihitung dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak mentah internasional dan ketahanan energi nasional. Alpha akan ditetapkan setiap bulan oleh Menteri ESDM. Formula ICP yang baru ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016.

Sumber: Ditjen Migas

Penataan IUP: Bukan Semata-mata Untuk Mencabut Izin


Sudirman Said. Foto Dok.

JAKARTA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sujatmiko mengeluarkan Siaran Pers No.: 00082.Pers/SJI/04/2016 mengenai Penataan status Clear and Clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kamis, 21 Juli 2016 pukul 15:09 WIB.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said didampingi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Bambang Gatot Ariyono menyampaikan perkembangan penataan status Clear and Clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kamis (21/7) di Jakarta.

Menteri ESDM menjelaskan bahwa sampai saat ini, dari total 10.388 IUP, sebanyak 6.365 IUP sudah clear and clean (CnC). “Sisanya, 4.023 IUP belum peroleh CnC. Sebanyak 1.079 IUP telah direkomendasikan oleh Pemerintah Provinsi dan 187 diantaranya  sudah siap diberi status CnC,” ujar Menteri Sudirman.

Menteri ESDM mengungkapkan fakta menarik mengapa evaluasi status CnC sangat penting untuk dilaksanakan. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ungkap Menteri ESDM, terdapat sekitar 600 lebih IUP, namun terjadi penambahan luar biasa saat otonomi daerah diterapkan. “Lebih dari 10.000 IUP. Berdasarkan identifikasi Ditjen Minerba, ternyata tidak seluruh IUP tersebut memiliki status CnC”, tegas Menteri Sudirman.

Status CnC dievaluasi berdasarkan 2 aspek. Aspek pertama adalah administrasi. Perusahaan tambang wajib memiliki kelengkapan dokumen wilayah pencadangan dan sesuai dengan peraturan perundangan. Aspek kedua adalah kewilayahan yang tidak tumpang tindih baik IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi

Untuk meningkatkan tata kelola perusahaan pertambangan, Ditjen Minerba bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus-menerus melakukan review baik secara administrasi maupun melakukan kunjungan langsung ke berbagai daerah. Kunjungan langsung ke daerah dimaksudkan untuk mendorong yang tidak berstatus CnC memenuhi persyaratan yang ada.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015, Pemerintah melimpahkan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk merekomendasikan IUP menjadi CnC atau mencabut IUP yang tidak memenuhi syarat. “Sudah ada Pemerintah Provinsi yang mencabut sejumlah 534 IUP, tapi bukan tujuan kita untuk mencabut IUP. Tujuan kita, persyaratan itu dipenuhi, tetapi apabila sudah diberi kesempatan, sudah diberi teguran, dan sudah diberikan jalan untuk memenuhi tapi tidak juga dipenuhi maka jalan terakhirnya adalah dicabut. Proses ini akan berlangsung terus dan kami akan memberikan penguatan kepada pemimpin daerah, para Gubernur untuk melakukan itu,” lanjut Menteri Sudirman.

Dirjen Minerba menjelaskan bahwa telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Kementerian ESDM yang dihadiri oleh 24 provinsi. “Para kepala dinas masih banyak yang belum mendapat data dari para Bupati. Namun sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri, batas waktu tersebut adalah September. Sehingga masih ditunggu sampai batas waktu tersebut,” jelas Bambang. Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakjelasan batas wilayah administrasi Pemerintah Provinsi. Sebagai langkah antisipasi, Dirjen Minerba Kementerian ESDM akan mengirimkan surat untuk mengingatkan penyampaian data persyaratan CnC.

Keseriusan Kementerian ESDM dalam melakukan pengawasan status CnC IUP di daerah juga ditunjukkan dengan akan dilakukannya rekonsiliasi bersama KPK dalam rangka finalisasi proses CnC yang saat ini masih berjalan. Di bulan Agustus 2016 nanti akan dilakukan kunjungan langsung ke 3 daerah yang meliputi Bengkulu untuk region Sumatera dan sekitarnya, ke Balikpapan untuk region Kalimantan dan sekitarnya serta ke region Indonesia Timur.

Demi mempermudah jalur konsultasi proses evaluasi CnC IUP, Ditjen Minerba membentuk desk informasi yang berfungsi untuk fasilitasi. Tim tersebut sudah ditetapkan dengan SK Dirjen. Tim melibatkan unit terkait, bahkan lintas unit eselon 1 yang terkait juga sudah dibentuk. “Dengan ini, diharapkan jalur konsultasi lebih mudah, bisa lewat email, aplikasi chat ataupun bertemu langsung,” ungkap Bambang.

Menteri ESDM mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil sikap dan menggalakkan evaluasi status CnC IUP, selama sejalan dengan peraturan yang ada. “Dalam waktu-waktu kedepan kita akan terus melakukan sosialisasi bersama KPK untuk memperkuat atau memberikan dukungan kepada para pimpinan daerah supaya tahapan-tahapan penyelesaian status CnC ini bisa segera dilaksanakan,” tutup Sudirman. ***

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko +628128016414