Pemerintah Siapkan 5 Kebijakan Hemat BBM dan Listrik

Telukharunews – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan tentang pengendalian BBM bersubsidi dan upaya hemat energi yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden/Instruksi Presiden/Peraturan Menteri/Keputusan Menteri.

“Kebijakan terkait program pengendalian BBM bersubsidi dan listrik telah disiapkan, karena pengendalian mutlak diperlukan saat ini,” jelas Menteri ESDM pada Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat sore (4/5/2012).

Menurut Jero Wacik, kuota BBM bersubsidi 2012 sebesar 40 juta kiloliter akan terlampaui hingga 47 juta kiloliter jika tidak dilakukan pengendalian. “Hingga akhir April, konsumsi BBM bersubsidi telah mencapai 14,1 juta kiloliter, jika dibiarkan kuota BBM bersubsidi akan habis pada September nanti,” ujarnya.

Jero Wacik memaparkan, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dan upaya hemat energi yang sedang disegerakan terdiri dari 5 poin utama. Pertama, seluruh kendaraan operasional Pemerintah dan BUMN harus menggunakan BBM non subsidi.

Dalam hal ini anggaran Pemerintah tidak akan menggelembung karena jatah untuk kendaraan operasional ini tetap. “Misalkan jatahnya Rp 100.000,- biasanya dapat 20 liter, sekarang hanya dapat 10 liter, ya harus cukup. Yang dikurangi adalah jarak perginya, dihemat agar cukup,” terang Jero Wacik.

Kebijakan yang kedua, lanjut Jero Wacik, usaha perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. “Ke depan, diharapkan perusahaan perkebunan dan pertambangan ini memiliki tangki sendiri untuk solar non subsidi,” ujarnya.

Kebijakan ketiga adalah mempercepat program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG), yang akan dimulai di Pulau Jawa dengan jumlah konsumen terbesar. “Kita akan do, bukan omdo untuk konversi ke BBG ini,” tegas Jero Wacik.

Keempat, melarang PLN membangun pembangkit listrik baru berbasis BBM, dan menggantikan yang ada dengan non BBM. “Kita harus masif ke arah sana sehingga kuota BBM bersubsidi dapat dihemat,” kata Jero Wacik.

Yang kelima, lanjut Jero Wacik, akan ada Kepmen untuk melaksanakan kampanye dan gerakan hemat energi secara masif, dimulai dari gedung-gedung dan rumah dinas pemerintah. “Mei akan keluar Kepmen-nya, dan Juni akan mulai efektif pelaksanaannya,” ujarnya.

Sementara itu, pembatasan BBM bersubsidi berbasis cc maupun tahun kendaraan untuk sementara ditunda dan sedang dilakukan pematangan melalui simulasi. Menurut Jero Wacik, sistem pengawasan untuk opsi ini masih memerlukan penyempurnaan karena dirasa masih banyak celah. (esdm)