Dr P Tarigan SH : Sumut Harus Ciptakan Zona Bebas Korupsi

Foto Telukharunews

Medan (Telukharunews) - Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan SH mengatakan, Sumut harus mampu menciptakan zona bebas korupsi, juga sekaligus dijadikan sebagai contoh bagi provinsi lainnya di tanah air.

"Praktik korupsi itu hanya bisa dihilangkan dengan adanya kesadaran yang cukup tinggi dan kesepakatan yang dilakukan para pejabat di daerah itu, satuan peringkat kerja daerah (SKPD) dan para pegawai negeri sipil (PNS)," katanya di Medan, Senin(28/5).

Hal tersebut dikatakannya menanggapi Provinsi Sumatera Utara yang masih dinilai sebagai daerah terkorup di Indonesia.

Pedastaren mengatakan, perbuatan atau niat untuk melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara itu, tergantung pada pribadi atau "person" seseorang. "Kalau seseorang telah menyadari bahwa perbuatan korupsi itu adalah suatu yang dianggap salah, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, maka pekerjaan yang memalukan itu tidak akan dilakukan," ucap dia. 

Oleh karena itu, katanya, perlu adanya komitmen dan sikap tegas yang dilakukan para pengambil keputusan untuk memberantas korupsi, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa maupun institusi pemerintah swasta yang ada kaitannya dengan penggunaan dan anggaran keuangan negara.

Sebab, menurut dia, dalam pemberantasan korupsi itu, jelas memerlukan adanya kerja sama atau "sinergi" yang dilakukan sesama aparat penegak hukum dan tidak adanya diskriminasi, sehingga penegakan hukum tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.

Dengan demikian diharapkan kasus-kasus korupsi yang selama ini masih saja terjadi di Provinsi Sumut yang berpenduduk lebih kurang 13 juta lebih itu, akan dapat diminimalisir (dikurangi) sedikit demi sedikit.Dan pada akhirnya diharapkan daerah Sumut akan terbebas dari zona korupsi.

"Kita harus bisa mewujudkan Sumut bebas dari berbagai praktik korupsi yang merupakan musuh negara dan bangsa itu. Karena korupsi itu bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menghancurkan perekonomian negara yang saat ini sedang giat-giatnya dibangun oleh pemerintah," kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Dia menambahkan, untuk memberantas kasus korupsi itu, juga diharapkan adanya keterbukaan bagi aparat penegak hukum di Provinsi Sumut, misalnya berapa banyak kasus yang sudah ditangani di tingkat pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), penyelidikan (lid), penyidikan (dik) dan juga berapa banyak kasus yang dihentikan penyidikannya karena tidak adanya terdapat bukti-bukti keterlibatan dalam kasus korupsi tersebut.

Sehingga masyarakat juga perlu mengetahui secara jelas mengenai perkembangan berbagai kasus korupsi yang sedang diusut pihak penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) dan ini perlu diketahui publik, dan tidak menimbulkan tanda tanya atau penafsiran yang tidak diinginkan.

"Penanganan kasus korupsi di Sumut memerlukan kerja sama yang mantap dan kerja keras dari aparat penegak hukum, sehingga apa yang kita inginkan untuk mewujudkan daerah ini bebas korupsi akan dapat tercapai," kata Pedastaren. (ANT)