Lima Paket Program Kompensasi Iringi Kebijakan Penyesuaian Harga BBM

Prof. Armida Alisyahbana (foto Ist)

JAKARTA -  Kebijakan penyesuaian harga BBM akan berdampak luas pada masyarakat, dan untuk mengurangi dampak tersebut maka pemerintah telah mempersiapkan program-program kompensasi yaitu Program percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus. Keseluruhan anggaran untuk program P4S dan khusus tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp 29,4 triliun.

“Ada lima program kompensasi penyesuaian harga BBM, tiga program diantaranya bersifat percepatan dan perluasan dari program reguler yang telah ada yakni, Program Keluarga Harapan (Rp 0,7 triliun), Program Bantuan Siswa Miskin (Rp 7,5 triliun), program beras untuk rakyat miskin (Rp 4,3 triliun), ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana.

Dua program selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur dasar dan bantuan tunai langsung sementara (BLSM), masing-masing program tersebut menelan biaya sebesar Rp 7,25 triliun dan Rp 9,7 triliun. Sehingga total anggaran untuk paket kompensasi penyesuaian harga BBM Bersubsidi mencapai Rp 29,4 triliun.

Armida menjelaskan, bantuan Program Bantuan Siswa Miskin mencakup perluasan dari 8,7 juta siswa menjadi 16,6 juta siswa atau naik dua kali lipat, peningkatan bantuan untuk siswa per tahun dan bantuan tambahan untuk buku, alat tulis, seragam sekolah. Program Keluarga Harapan, menjangkau jumlah sasaran 2,4 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM), peningkatan bantuan menjadi rata-rata Rp 1,8 per RTSM per tahun. Untuk Raskin, menjangkau sasaran 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan tambahan tiga bulan (15 kg per RTS per bulan dengan biaya tebus Rp 1600 per kg dari yag berjalan 12 bulan saat ini.

Untuk program khusus, Armida mengatakan, Bantuan langsung tunai sementara (BLSM) akan diberikan masing-masing kepala keluarga Rp 150.000 per RTS per bulan untuk empat bulan dengan pembayaran dua kali per dua bulan. Program khusus selanjutnya adalah program infrastruktur dasar, yakni program percepatan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman (P4-IP) untuk tambahan 11.750 desa dengan masing-masinh desa menerima Rp 250 juta. Program percepatan perluasan Pembangunan Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) yaitu menambah layanan bagi sekitar 1,6 juta penduduk dan Program Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-ISDA) terutama untuk perbaikan irigasi kecil disekitar 4000 desa.

“Untuk meastikan program diterima yang berhak maka dilakukan, penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), pendampingan ditingkat masyarakat dan pengembangan sistem pengaduan,” ujar Armida.

KPS dikirimkan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan status sosial ekonomi terendah dalam basis data terpadu hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011). “ Kecuali penerima PHH karena telah ada kartu tersendiri untuk sasaran yang lebih terbatas,” lanjut Armida.

Terkait dengan BLSM, Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana menyatakan, penyaluran ke 15 kota akan dilakukan sejak hari ini (22/06/2013) sedangkan ke 13 lainnya akan menyusul pada tanggal 24 juni. Selanjutnya, untuk 34 Provinsi per 25 Juni dan per 1 Juli serentak dilakukan di seluruh Kabupaten, Kota dan kecamatan.

Sumber: esdm