Presiden SBY : Sampaikan Kepada Lapindo, Kalau Janji Harus Ditepati

Presiden SBY menggelar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Kamis (14/2) siang. (foto: rusman/presidensby.info)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar Lapindo menepati janji untuk melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga yang terdampak luapan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. "Sampaikan pada Lapindo, kalau janji harus ditepati. Kalau main-main dengan rakyat, urusannya dunia akhirat," kata Presiden SBY saat mengantarkan rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Kamis (14/2) siang.

"Mari kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di seluruh tanah air ini, demi rakyat kita, demi masa depan kita," Presiden menambahkan.

Persoalan pembayaran ganti lumpur Lapindo ini merupakan satu dari dua isu penting yang disampaikan Presiden pada bagian lain pengantar rapat kabinet. Isu lainnya adalah soal penjelasan Menteri Pertanian Suswono terkait kebijakan impor daging sapi.

Presiden mengingatkan, masalah lumpur Lapindo juga terkait dengan kondisi iklim yang ekstrim saat ini. Jakarta dilanda banjir besar yang merupakan siklus 5 tahunan dengan curah hujan yang begitu tinggi. Hal ini membutuhkan kewaspadaan, kesiagaan, dan tindakan preventif. Presiden SBY sekaligus meminta Menteri Pekerjaan Umum untuk terus memeriksa semua konstruski sebagai tindakan preventif banjir, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa jebolnya salah satu titik pada Kanal Banjir Barat.

"Saya ingatkan juga, di kawasan luapan lumpur Sidoarjo, curah hujan yang tinggi juga bisa menggenangi. Saya juga mendapatkan laporan masih ada yang belum beres sehingga mengganggu upaya kita untuk menahan kemungkinan jebolnya lumpur Sidoarjo. Saya juga mendapat laporan, Lapindo belum memenuhi kewajibannya, Rp 800 miliar belum diselesaikan," Presiden SBY menegaskan.

Isu kedua, terkait pertemuan dengan Mentan Suswono, Presiden mengatakan telah mendengarkan penyataan Suswono baik lisan maupun tertulis. "Saya kemarin mengundang Menteri Pertanian sehubungan insiden yang terjadi terkait sektor pertanian. Kewajiban saya sebagai presiden bahwa kebijakan, regulasi, manajemen, arahan saudara sebagai menteri itu benar," SBY menjelaskan.

"Saudara-saudara, cegah kementerian yang saudara pimpin dari infiltrasi dan penetrasi dari pihak manapun, yang hampir pasti bisa menimbulkan permasalahan. Infiltrasi apakah itu dari parlemen, dunia bisnis, atau oknum dalam diri kita sendiri, tubuh di lembaga kementerian," Presiden mengingatkan.

"Saya ingin kita lurus dan benar. Mari kita selamatkan pemerintahan ini untuk rakyat. Godaannya luar biasa tapi harus kuat, punya posisi yang jelas, dan tidak bermain-main dengan apapun," Presiden SBY menandaskan. (www.presidenri.go.id)