Kajian Perpanjangan Blok Mahakam Untuk Amankan Penerimaan Negara

Foto : bisnis.news.viva.co.id

JAKARTA (Telukharunews) - Pemerintah saat ini masih melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif serta melibatkan berbagai unsur terkait pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas (migas) Mahakam di Kalimantan Timur. Hingga saat ini masih belum ada keputusan final mengenai pengelolaan WK Mahakam yang akan berakhir masa kontraknya tahun 2017.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM,  Susyanto dalam siaran Persnya, Kamis (14/2) menyebutkan, WK Mahakam saat ini ditangani oleh perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas Total EP dengan produksi minyak bumi sebesar 65.204 barrel/hari dan gas bumi sebesar 1.708,59 MMSCFD. Evaluasi dan kajian dilakukan terhadap cadangan dan potensi yang masih bisa diproduksikan pada WK Mahakam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kajian maupun evaluasi teknis dan ekonomis masih dilakukan dengan mendasarkan pada pertimbangan tetap menguntungkan negara, pemenuhan dalam negeri dan mempertahankan/meningkatkan produksi.

Penerimaan dari sub sektor migas saat ini masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Tahun 2012, penerimaan negara dari sub sektor migas sebesar 34,62 miliar USD. Sedang untuk tahun 2013 ditargetkan mencapai 31.7 miliar USD sebagaimana tercantum dalam APBN 2013. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras dan kecermatan dalam pengambilan keputusan.

Untuk mencapai target penerimaan negara dalam APBN 2013, serta pertimbangan kepentingan nasional lainnya, membuat pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan pengelolaan WK Mahakam. Keputusan tersebut tentunya merupakan hasil koordinasi lintas Kementerian, bukan hanya ditentukan oleh Kementerian ESDM, mengingat, penetapan target penerimaan negara adalah amanat UU APBN.

WK Mahakam selama ini menjadi salah satu wilayah kerja migas yang memilki peran penting dalam produksi migas nasional. Oleh sebab itu mendapat perhatian  KESDM dan SKK Migas-yang memiliki tugas mengelolaan sumber daya alam untuk dijaga dan terus ditingkatkan produksinya sebagai salah satu upaya mencapai target produksi migas nasional sekaligus mencapai target penerinaan negara.

Kepentingan nasional lainnya dalam pengelolaan WK Mahakam adalah untuk tetap memberikan prioritas bagi tenaga kerja profesional bangsa Indonesia. Saat ini sekitar 95 persen pekerja di WK Mahakam adalah warga negara Indonesia. Mereka berada sejak dari posisi pimpinan (manajemen) hingga level paling bawah serta terus akan ditingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya.

Berdasarkan kepentingan nasional tersebut, Kementerian ESDM menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara sama-sekali dalam rencana pengelolaan WK Mahakam pasca 2017. Sebab keputusan yang akan diambil pemerintah justru untuk tetap menjaga penerimaan negara dari usaha dan  pengelolaan wilayah kerja migas yang membutuhkan dana besar dan sarat dengan resiko. (fi)