Presiden SBY: Jangan Serahkan Semua Hal Kepada Pasar

Presiden SBY pada peembukaan Musrenbangnas 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4) pagi. (foto: abror/presidenri.go.id)

JAKARTA- Jangan menyerahkan semua hal kepada mekanisme pasar. Sangat berbahaya. Negara harus ikut bertanggungjawab atas kondisi ekonomi.

"Negara yang sangat kapitalistik dan menyerahkan segala sesuatu ke pasar kini melakukan koreksi dan perbaikan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain arahannya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4) pagi.

Presiden ingn Indonesia tidak terbawa arus pasar karena berbahaya bagi perekonomian nasional. "Khusus Indonesia, kita semua harus berbuat, jangan hanya menyerahkan kepada mekanisme pasar. Sangat berbahaya. Negara ikut bertanggungjawab atas kondisi ekonomi negaranya," Presiden SBY menegaskan.

Pada bagian lain arahannya, Presiden SBY mengingatkan para menteri dan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama memahami kondisi perekonomian nasional. Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjaga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

"Ketika dunia mengalami krisis ekonomi, kita harus berupaya sekuat tenaga agar ekonomi kita tetap tumbuh dan memiliki ketahanan yang baik," ujar Presiden SBY.

Ketahanan ekonomi ini penting, tidak hanya sebatas pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah krisis ekonomi dunia saat ini. Menurut Presiden SBY, banyak negara yang akhirnya tidak sanggup menahan dampak krisis ekonomi dunia. SBY tidak ingin dampak krisis menjalar ke Indonesia, seperti yang terjadi pada negara lain.

"Di tengah ekonomi dunia yang masih krisis, kalau ketahanan ekonomi rendah, ekonomi kita bisa mudah jatuh. Banyak negara yang khawatir karena ketahanan ekonominya tidak kuat, disapu, dihempas, ekonomi bisa kolaps," SBY mengingatkan.

Tunggu Kesiapan Kompensasi bagi Rakyat Miskin

Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik. Pelaksanaannya masih menunggu kesiapan kompensasi atas dampak kenaikan harga BBM kepada rakyat miskin, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beasiswa, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kondisi fiskal tak lagi memungkinkan pemerintah mempertahankan harga subsidi BBM seperti sekarang ini. Apalagi, subsidi BBM yang berjalan selama ini tidak tepat sasaran. Konsumen kelas menengah ke atas bisa terus menikmati subsidi BBM," ujar Presiden SBY.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan subsidi BBM harus dikurangi. "Kenaikan harga BBM dilakukan secara terbatas dan terukur. Harga BBM tak dinaikkan setara harga pasar dan harga keekonomian," Presiden SBY menjelaskan.

SBY kembali menegaskan, apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan, pemerintah wajib memberi perlindungan sosial kepada rakyat miskin. Rakyat miskin akan mendapat kompensasi, antara lain dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beasiswa bagi siswa miskin, dan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). "Kompensasi bagi rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM akan dibahas bersama DPR dalam RAPBN Perubahan 2013," kata SBY.

Presiden berharap, dengan penjelasan yang telah disampaikan ini, para menteri, gubernur, walikota, dan seluruh pemimpin daerah bisa memahami dan bisa menjelaskan kepada masyarakat luas. 

Sumber: www.presidenri.go.id