JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan
Presiden (Perpres) untuk koordinasi menangani korban erusip Gunung Sinabung, di
Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, melalui Perpres
tersebut, Presiden Jokowi telah menunjuk Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI
Lodewyk Pusung untuk mengkoordinasikan penanganan di lapangan, agar persoalan
relokasi dan sebagainya bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah
setempat.
“Presiden dalam waktu dekat akan segera melakukan kunjungan kerja
(Kunker) ke Banjarmasin tanggal 23 September, dan dilanjutkan dengan kunjungan
ke Sinabung, kemudian Riau,” kata Pramono Anung kepada wartawan seusai menghadiri
rapat terbatas yang membahas masalah penanganan korban erupsi Sinabung, di
kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/9) petang.
Relokasi
Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung membenarkan jika
dirinya telah mendapat perintah langsung dari Presiden untuk melanjutkan
kegiatan relokasi korban bencana
Sinabung.
Pangdam menjelaskan, bahwa 370
rumah sudah diselesaikan oleh Kodam 1 Bukit Barisan, yang sesuai dengan target
waktunya. Selanjutnya akan dilakukan relokasi tahap 2 dan tahap berikutnya.
“Pada prinsipnya Kodam 1 Bukit Barisan dan juga jajarannya
akanmelanjutkan relokasi itu bersama Pemprov Sumut dan Bupati Karo,” terang
Lodewyk.
Adapun Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku
Erry Nuradi mengemukakan, bahwa erupsi terakhir Sinabung yang terjadi pada
tanggal 5 September 2015, dengan tinggi erupsi
3500 meter dan luncuran awan panas sejauh 4000 meter.
“Jadi ini sudah sejak erupsi pertama pada tahun 2010 yang lalu sekarangpun masih tetap
ada erupsi. Oleh sebab itu, tentu Sinabung tetap menjadi perhatian secara
nasional,” tegas Erry.
Plt. Gubernur Sumut itu menilai, perlu ada penanganan baik dari
pemerintah daerah dan tentu yang sangat diharapkan adalah bantuan dari
Pemerintah Pusat. Ia menyebutkan, bahwa dari total wilayah yang terdampak itu
ada 10 desa yang direlokasi yaitu yang berada di radius 3 sampai 5 km.
Relokasinya akan dibangun rumah, atau huntap atau hunian tetap yang terbagi atas 3 tahap.
Yang pertama, kata Erry, adalah yang 370 Kepala Keluarga (KK), terdiri
dari 3 (tiga) desa. Ini sudah selesai, dan direncanakan akan ditinjau oleh
Presiden Jokowi pada Kamis (24/9) mendatang.
Kemudian tahap kedua, itu akan
memasuki pembangunan rumah di 4 (empat) desa yang jumlahnya cukup banyak, lebih
kurang 1683 KK. “Oleh sebab itu, tadi
Bapak Presiden mempertanyakan kesiapan tanah ada di lokasi ini, karena tanah
yang akan diberikan kepada pengungsi
akan direlokasi bukan hanya tanah
tempat bangunan perumahan saja, tapi juga direncanakan tanah untuk
pertanian,” ungkap Erry.
Plt. Gubernur Sumut itu menjelaskan, masing-masing pengungsi, atau masing-masing KK akan mendapatkan
setengah hektar. Jadi 370 KK
pertama itu ada sekitar 185 hektar, dan kemudian nanti yang besar yang kedua
ada 1608 KK.
“Ini yang direlokasi ini sekarang
ini tidak masuk ke bagian pengungsi
karena yang masuk dalam bagian pengungsi saat ini ada 10 desa dengan jumlah
2615 KK atau setara dengan 9538 jiwa. Jadi dari 10 desa yang mengungsi ini ada sekitar 3 desa yang akan masuk ke
dalam tahap ketiga yang akan direlokasi,” papar Erry.
Menurut Plt. Gubernur Sumut itu, Presiden Jokowi berharap agar
pembangunan huntap atau hunian tetap ini segera bisa ditindaklanjuti tentunya
dengan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, tentu yang
sangat diharapkan adalah bantuan dari
Pemerintah Pusat. ***
Sumber: Humas Setkab RI
No comments:
Post a Comment