TNI ANGKATAN DARAT SIAP AMANKAN ASET MIGAS MILIK NEGARA

Foto bersama di Mabes TNI AD (Foto SKK Migas)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) siap mengamankan aset dan fasilitas minyak dan gas bumi yang merupakan milik Negara. Dukungan tersebut diberikan mengingat semakin banyak aset dan fasilitas minyak dan gas bumi yang diganggu di wilayah Indonesia.

“Mabes TNI AD sepakat untuk saling memberikan dukungan pengamanan secara aktif dan masif terkait banyaknya fasilitas produksi migas yang diganggu termasuk maraknya pencurian minyak di sejumlah daerah terutama di wilayah di kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan, kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Moeldoko saat menerima kunjungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke Mabes TNI AD di Jalan Veteran, Selasa (29/7).

Kedatangan Tim SKK Migas ke Mabes TNI dipimpin Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini didampingi Wakil Kepala SKK Migas J Widjonarko dan sejumlah deputi.

Pada pertemuan ini, Kepala SKK Migas diberikan kesempatan menyampaikan pemaparan selama kurang lebih satu jam, terkait Industri Hulu Migas. Dalam paparannya, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan proyek Industri Hulu Migas merupakan aset Negara yang harus dijaga karena merupakan peyumbang APBN terbesar setelah Pajak.

“Industri ini bukan milik daerah tapi milik Negara dan semua penerimaan masuk langsung ke APBN,” kata Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Lebih lanjut Rudi Rubiandini menjelaskan, saat ini industri hulu migas ini masih kerap diganggu di daerah-daerah, baik perusakan, pencurian minyak maupun lainnya.

“Dengan maraknya pencurian minyak yang terjadi disejumlah daerah seperti di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Kita harus bekerjasama dengan aparat agar penerimaan negara tidak terus berkurang karena maraknya pencurian minyak,” katanya.

Sementara itu, KSAD Jendral TNI Moeldoko mengatakan TNI Angkatan Darat akan memberikan bantuan yang terbaik untuk menjaga dan melindungi obyek vital Industri Hulu Migas selama untuk kepentingan rakyat.

Mantan Pangdam Siliwangi ini juga mengatakan TNI AD sangat memahami jika industri ini terganggu maka akan menimbulkan kerugian negara dan berpengaruh pada mekanisme penerimaan negara melalui APBN dari Industri Hulu Migas. “Kita akan memberikan pengamanan yang masif dan penanganan secara menyeluruh,” tegas Moeldoko.

Namun menurutnya untuk penanganan kasus pencurian minyak atau ilegal taping harus dipejari terlebih dahulu permasalahan dilapangan sehingga bisa diketahui konsep operasi yang akan dilakukan TNI AD dan SKK Migas. Untuk itu akan dilakukan pertemuan lanjut untuk membahas permasalahn pencurian minyak yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin dan sejumlah daerah.

Sumber: skkmigas