Pelabuhan Umum Pangkalansusu Harus Diwujudkan Jadi Kenyataan

Dermaga Eks Japex yang direncanakan untuk dijadikan Pelabuhan Umum. Foto THNews

PANGKALANSUSU, Langkat, Merespon tanggapan sementara kalangan masyarakat yang kecewa terkait dengan adanya rencana untuk mewujud dermaga eks Japex menjadi Pelabuhan Umum di Kecamatan Pangkalansusu yang sampai saat ini belum juga terealisasi, Syahrial Effendy, SH,M.Hum selaku anggota DPRD Langkat juga sangat menyesalkan hal itu.

“Padahal Nota Kesepahaman/MoU (Memorandum of Understanding) antara Direktur Utama PT Pelindo I (Persero), Medan dengan PT Pertamina (Persero) sudah di aula kantor Kementerian BUMN jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (20/8-2009),” kata Syahrial.

Syahrial Effendy, SH,M.Hum (2kanan) saat menyampaikan pandangannya. Foto THNews

Di dalam dokumen tersebut, masih menurut Syahrial, sudah dijelaskan bahwa pihak Pertamina telah memberi kewenangan kepada pihak PT Pelindo I untuk mengoperasikan dermaga eks Japex di kawasan Pelsus Pertamina Pangkalansusu berserta fasilitas pendukungnya untuk dijadikan pelabuhan umum yang dapat melayani kepentingan umum di Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam penanganan komoditi curah cair/CPO dan turunannya serta general cargo.

Menurut Syahrial, instansi terkait dengan kebaharian di Kecamatan Pangkalansusu cukup lengkap, mulai dari petugas Karantina, ADPEL (Administrasi Pelabuhan), Kepabean (Bea & Cukai), dan PT Pelindo-I Pangkalansusu. “Apa tugas dan kerja mereka selama ini di Pangkalansusu ? Pelabuhan sudah tersedia, tapi tidak dimanfaat secara maksimal, inikan aneh,” kata Syahrial.

Sedangkan untuk menjamin keamanan di perairan Teluk Aru, di Pangkalansusu juga ada Pos Kamla TNI AL dan Pos Polisi Air yang siaga selama 24 jam.

“Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, Pelabuhan Umum di Pangkalansusu harus segera diwujudkan. Apabila prosesnya masih panjang, kita upayakan dulu agar dari pelabuhan Pangkalansusu dapat segera melakukan kegiatan ekspor komoditi dari daerah ini,” kata Syahrial.

Dalam waktu secepatnya DPRD Langkat akan memanggil para pihak terkait untuk dimintakan pertanggungjawaban atas diterbitkannya MoU antara pihak Pertamina (Persero) dengan PT Pelindo-I yang dinilainya terkesan dilakukan tanpa mempunyai program yang jelas. Ungkap Syahrial dalam forum masa reses di Gedung Serba Guna Pangkalansusu, Kamis (8/12/11).

Menyinggung mengenai tenaga asing WNA China yang dipekerjakan di proyek PLTU-II Desa Tanjung Pasir, Syahrial mengimbau pihak terkait untuk melakukan identifikasi mengenai keberadaan warga asing tersebut agar statusnya jelas.

Ka, Puskesmas Kelurahan Beras Basah, Arlina Prihhesti, SKM. Foto THNews

Sementara Ka, Puskesmas Kelurahan Beras Basah, Arlina Prihhesti dalam menyampaikan uneg-uneg kepada para anggota Dewan terkait minimnya dokter yang bertugas di Puskesmas Pangkalansusu dia menyebutkan, “Idealnya jumlah dokter yang bertugas di Puskesmas Kelurahan Beras Basah dan Kelurahan Bukit Jengkol masing-masing ada 3 orang, bukan 1 di Puskesmas Beras Basah dan 2 di Puskesmas Bukit Jengkol.”

Mengingat bahwa untuk wilayah kerja Puskesmas Beras Basah tercatat ada sekitar 25.715 orang yang mencakup 1 kelurahan dan 4 desa, maka sudah sepantasnya bila di Desa Pintu Air yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan didirikan Puskesmas Pembantu.