Aturan Pertanahan Harus Efektif untuk Memberikan Kepastian

Presiden SBY memimpin rapat terbatas membahas pertanahan dan WTO, di Kantor Presiden, Kamis (24/4) pagi. (foto: abror/presidenri.go.id)

JAKARTA - Aturan pertanahan perlu dijalankan dengan efektif dan memberikan kepastian guna menggerakkan perekonomian nasional, terutama pembangunan infrastruktur. Masyarakat lokal juga mendapatkan kebaikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini saat mengantarkan rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Kamis (24/4) pukul 11.00 WIB. Ratas membahas dua agenda. Pertama tentang aturan penggunaan lahan dan pertanahan nasional, dan kedua tentang peran Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organisation (WTO).

"Aturan-aturannya harus tepat dan dialiri undang-undang. Orientasinya untuk kepentingan bersama, terutama ekonomi dan infrastruktur, tanpa mengabaikan hak rakyat. Sehingga ada kepastian dalam penggunaan tanah," kata Presiden SBY.

Mengenai WTO, Presiden SBY menjelaskan bahwa seringkali terjadi benturan karena menyangkut kepentingan banyak negara. Perdagangan internasional itu bersifat dinamis. Indonesia sebagai negara peringkat 16 dari 20 negara ekonomi besar, tentu punya peran penting untuk menata rezim perdagangan internasional.

"Dalam konteks itu, Menteri Perrdagangan akan menyampaikan isu terkini yang harus disikapi dengan tepat dan benar terkait kepentingan nasional kita," ujar SBY.

Hadir dalam ratas kali ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkeu Chatib Basri, Mendag M. Lutfi, Menhut Zulkifli Hassan, Menteri ESDM Jero Wacik, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji.

twitter: @websitepresiden

Sumber: presidenri.go.id