Jangan Beri Celah Bagi Koruptor Cerdik

Presiden SBY memberi sambutan seusai menyaksikan penandatanganan MoU rencana aksi bersama reformasi tata kelola kehutanan, di Istana Negara, Senin (11/3) siang. (foto: laily/presidenri.go.id)

JAKARTA: Masih ada yang lalai untuk menjaga hutan kita, bahkan juga terdapat penyimpangan yang berindikasikan korupsi. Oleh karena itulah pemerintah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak lagi terjadi penyimpangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini saat menghadiri penandatanganan MoU rencana aksi bersama tentang reformasi tata kelola sektor kehutanan, di Istana Negara, Senin (11/3) pukul 14.00 WIB.

"Kita harus betul-betul mengetahui dan menyadari bahwa ada masalah dengan hutan kita. Ada yang lalai untuk menjaga, ada perusakan-perusakan. Ada juga penyimpangan yang akhirnya korupsi," kata Presiden SBY.

MoU yang diinisasi KPK ini, lanjut Presiden, bertujuan agar kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang telah digariskan pemerintah untuk sektor kehutanan dilaksanakan sungguh-sungguh.

"Mencegah deforestasi yang tidak semestinya, mendukung reforestasi yaitu penghutanan kembali, memerangi kebakaran hutan karena panas atau kesengajaan sejumlah oknum, melawan illegal logging, serta mendukung Gerakan Tanam Satu Miliar Pohon setahun adalah beberapa langkah yang harus dilakukan," Presiden menegaskan.

Pencegahan harus dilakukan. Selama ini aturan soal ini terkesan masih tumpang tindih antarinstasi dan kementerian, maupun pusat dan daerah. "Sehingga nanti tidak memberi celah apapun bagi koruptor yang cerdik," SBY menjelaskan.

"Pemerintah dan DPR-RI harus segera menetapkan dimana wilayah hutan kita ini," ujar SBY. Presiden berharap MoU reformasi tata kelola kehutanan ini ini juga dilakukan di tingkat bupati, walikota, dan gubernur.

SBY juga berharap KPK dan lembaga negara atau jajaran pemerintah yang lain untuk menginisiasii MOU terkait pengadaan barang dan jasa serta APBN/APBD. Masyarakat juga diharapkan mendukung langkah-langkah KPK.

"Pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas nasional. Kita harus memberikan kepercayaan pada KPK. Jangan ada pikiran antar kita untuk membelokkan dan mencampuradukan antara politik dan hukum," SBY mengingatkan.

"Saya yakin KPK dan penegak hukum lain akan bekerja secara profesional. Saya mengajak rakyat Indonesia, termasuk elit-elit politik, membantu KPK, beri kepercayaan pada KPK. Di negara ini tidak ada satupun yang tidak diawasi oleh rakyat, maka penegak hukum pun saya harapkan menjalankan tugas secara tegas dan akuntabel," Presiden SBY menandaskan.

Sumber: www.presidenri.go.id