Pemerintah Kaji Kenaikan Harga BBM

Presiden SBY memberi sambutan pembukaan Munas IX Apindo di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (8/4). (foto: abror/presidenri.go.id)

JAKARTA- Pemerintah sedang melakukan finalisasi kebijakan untuk mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Apapun nanti yang diputuskan, pemerintah tetap ingin melindungi masyarakat miskin, serta mempertahankan sehatnya ekonomi makro dan fiskal.

                     

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut saat membuka Munas IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel and Convention Center JS Luwansa, Jakarta, Senin (8/4) siang.

"Sekarang pada tahap pematangan, KEN (Komite Ekonomi Nasional) memberikan pandangan, pemerintah sendiri sedang mengolah, dunia usaha silakan memberikan pandangan. Yang jelas, menjadi prioritas kami tahun ini dan tahun depan fiskal harus makin sehat, terjaga, dengan demikian bangunan ekonomi nasional terjaga dengan baik," kata Presiden SBY.

Ada sejumlah opsi untuk mengurangi beban subsidi BBM tersebut, antara lain menaikkan harga BBM secara pukul rata atau berlaku bagi semua. Bisa juga yang naik BBM untuk kelompok yang tidak patut mendapatkan subsidi, yakni orang kaya dan mampu.

Jika pilihan kenaikan harga BBM yang diambil, inflasi naik. Bila hal itu terjadi, kemiskinan akan meningkat. Selama memimpin pemerintahan, SBY tiga kali punya pengalaman menaikan harga BBM bersubsidi. Tahun 2005 dua kali dan tahun 2008 satu kali. Pada saat kenaikan, harga-harga kebutuhan melambung tinggi. "Pada tahun 2005 kemiskinan kita naik 3-4 persen, untuk menurunkannya kembali dibutuhkan waktu 3-4 tahun," Presiden SBY menjelaskan.

Tetapi ketika BBM kita turunkan tiga kali pada tahun 2008, dari Rp 6 ribu menjadi Rp 5500, turun lagi menjadi Rp 5 ribu, kemudian Rp 4.500, ternyata harga-harga tiduk ikut turun. "Itu tidak terjadi. Jadi elasifitas harga barang dan jasa terhadap harga BBM itu rendah sekali," ujar SBY.

Presiden menegaskan, bila harga BBM harus dinaikkan, maka akan adil bila rakyat tidak mampu mendapatkan kompensasi. Persoalan ini harus dibicarakan secara terbuka.

"Kalau ada penolakan, mungkin dari parlemen, takut ini dikaitkan dengan pemilu 2014. Marilah kita bicara. Tidak adil kalau kebijakan yang kita ambil agar fiskal tetap baik tetapi yang menderita kaum miskin. Mari kita bikin fiskalnya bagus, kaum miskin tidak menderita," SBY menandaskan.

Sumber: www.presidenri.go.id