Presiden SBY memberi keterangan pers di
Bandara Halim PK, Jakarta, Jumat (26/4) setiba dari Brunei. (foto:
abror/presidenri.go.id)
|
JAKARTA- Sesuai undang-undang, susidi bahan bakar mintak (BBM) hanya
diberikan kepada masyarakat miskin. Pemerintah sendiri sedang mengkaji opsi
mana yang dipilih, apakah menetapkan satu harga atau dibedakan antara harga BBM
untuk kelompok kaya dan miskin.
"Logikanya, yang mampu, yang kaya, mesti dikurangi. Sementara
subsidi untuk yang tidak mampu mesti dipertahankan sampai suatu saat daya
belinya meningkat dengan baik," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (26/4)
siang, setiba dari Brunei Darussalam.
Presiden SBY dan delegasi sendiri tiba di Tanah Air pukul 13.00 WIB,
dan langsung mengadakan rapat terbatas kabinet di Ruang VIP Bandara Halim PK.
Rapat membahas tiga isu, laporan penyelenggaran ujian nasional (UN), proses
hukum Susno Duaji, dan opsi kenaikan BBM bersubsidi. Rapat dihadiri, antara
lain, Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi
Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Menteri ESDM Jero Wacik,
Mendag Gita Wirjawan, Menkum dan HAM Amir Syamsudin, Mendikbud Mohamad Nuh,
Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrief Arief.
Sekarang ini Presiden SBY masih menunggu laporan lengkap teknis di
lapangan mengenai kemungkinan diberlakukan sistem dua harga. "Kalau memang
tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tentu tidak mungkin itu pemerintah
pilih," ujar Presiden SBY.
Jika opsi pembedaan dua harga BBM tersebut secara teknis sulit,
pemerintah tetap harus akan mencari solusi. Jika opsi satu harga BBM yang harus
diambil, pemerintah tetap akan memproteksi rakyat miskin. "Sekali lagi
saya katakan, rakyat yang miskin dan tidak mampu wajib mendapatkan bantuan
langsung, wajib mendapatkan proteksi sosial," SBY menegaskan.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Presiden akan mengumumkan opsi
mana yang akan dipilih, tentu setelah mendapatkan laporan lengkap persiapan di
lapangan. Yang jelas, keputusan soal BBM ini memang bukan keputusan yang mudah.
"Saya tahu implikasinya kepada saudara-saudara kita yang tidak
mampu," Presiden menambahkan.
"Secara moral saya wajib memastikan apapun keputusan yang kita
ambil dalam waktu dekat ini, rakyat yang tidak mampu harus kita bantu dan
lindungi. Tidak ada urusan lain kecuali itu," SBY menandaskan. Kebijakan
subsidi BBM ini, lanjut Presiden, di satu sisi menjaga perekonomi, fiskal kita
sehat, tetapi di sisi lain masyarakat miskin tetap dibantu.
Sumber: presidenri.go.id
No comments:
Post a Comment