Hampir Seluruh Gubernur Setuju Kenaikan BBM

JAKARTA – Pemerintah berencana untuk mengendalikan konsumsi BBM Bersubsidi agar tidak melewati kuota yang sudah ditetapkan. Dalam Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah menyampaikan rencana pengendalian dengan berbagai opsi yang akan diputuskan kemudian. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, bahwa hampir seluruh seluruh Gubernur yang hadir dalam Rapat Kerja menyatakan persetujuannya jika Pemerintah menaikan harga BBM Bersubsidi. Selasa (16/4/2013).

“Tadi dengan para Gubernur telah disampaikan rencana Pemerintah untuk mengendalikan BBM Bersubsidi dan hampir semua Gubernur sudah menyatakan setuju dengan rencana pemerintah jika opsi yang diambil Pemerintah untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi,” ujar Menteri ESDM, Jero Wacik.

Mengenai berapa besar kemungkinan kenaikannya, Menteri ESDM mengatakan, “sekarang sudah mengurucut sekitar Rp 6500 untuk mobil pribadi (plat hitam), tapi ada juga beberapa Gubernur yang mengatakan langsung saja ke harga keekonomiannya, artinya naik itu sudah setujulah beliau-beliau itu”,  imbuh Wacik.

Menteri ESDM menambahkan, saat ini keputusan belum diambil oleh Presiden karena masih menunggu masukan dari berbagai pihak seperti dari BPH Migas, Pertamina, Kepolisian dan Hiswana Migas. Bapak Presiden juga lanjut Menteri, sedang memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat miskin. “ Kalau ada perubahan harga BBM, mengurangi subsisi pada orang berpunya, itu tentu akan berefek kepada inflasi, disinilah akan berdampak kepada yang miskin, jadi Pak Presiden konsennya disini, bukan politik, kalau politik keliatannya mulai bersuara, bahwa hampir semuanya rasional mengatakan kalau ini sudah panteslah, Kalau subsidi untuk orang menengah, mampu dan kaya dikurangi subsidinya, tadinya yang mampu dan kaya dicabut saja subsidinya, tapi Bapak Presiden menyatakan, tetep dapat subsidi tapi dikurangi”, ujar Wacik.

“Untuk orang miskin, sepeda motor, angkot dan plat kuning tetep dapat susbsidi”, imbuh Wacik.

Subsidi Harus Dibatasi dan Tepat Sasaran

Pemerintah berencana untuk membatasi konsumsi BBM Bersubsidi hanya kepada yang berhak sedangkan bagi yang tidak berhak dipersilahkan untuk membeli BBM Non Subsidi. Semangatnya Pemerintah adalah mengurangi besaran subsidi untuk BBM bagi masyarakat menengah-kaya yang memiliki mobil pribadi. Sementara untuk kendaraan umum dan motor, subsidi akan diberikan penuh agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Masalah BBM ini, masalah yang pelik membuat kami sangat serius berpikir. diera demokrasi ini tidak boleh ada yang ditutupi, urusan BBM ini sudah bertahun-tahun terjadi selalu kuota yang diberikan terlewati, dan kalau kita lihat penyebabnya, setelah saya pelajari, ternyata memang ditemukan logika-logika yang menyebabkan terjadinya over kuota, kelihatan logikanya dan dapat dirasakan oleh masyarakat, ini sebenarnya sisi yang positif bagi negeri kita, dan selalu kita angkat ini jadi kita jangan sedih menghadapi urusan BBM, biar ada sisi yang gembira, ada enaknya karena ini suatu yang baik bagi negeri kita,” tutur Wacik.

“Penyebabnya adalah ekonomi kita tumbuh bagus diatas 6% setahun, dimana dunia sekarang rata-rata tumbuh 3%, 2%, 0% banyak, negara-negara lain sedangkan kita tumbuh 6,2%, nah pertumbuhan itu membawa konsekuensi, disatu sisi kita senang ada, ada konsekuensinya,” imbuhnya.

Selanjutnya Menurut Menteri, “kelas menengah tumbuh pesat juga, tahun ini saja kelas menengah Indonesia mencapai 45 juta orang, nah dalam kelas menengah itu, ada kelas menengah baru ada menegah beneran dan menengah kaya”.

“Saya melakukan penelitian, bahwa yang menikmati subsidi ternyata 77% dinikmati kelas menengah atas, yaitu kelas yang mempunyai mobil lebih dari satu, karena subsidinya mencapai Rp 300 trilun maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan pengendalian juga untuk menyelamatkan APBN agar subsidinya tepat sasaran”, ujar Menteri.

Sumber: Kementerian ESDM