BPMIGAS LARANG PEKERJA INDUSTRI HULU MIGAS PAKAI BBM BERSUBSIDI

Ka.BPMIGAS Priyono

Bandung (Telukharunews)—Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) melarang pekerja BPMIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPMIGAS R. Priyono dalam pembukaan Forum Perencanaan  Eksplorasi dan Produksi yang berlangsung di Bandung, Rabu (30/5).

“Mulai hari ini seluruh industri hulu migas harus mulai mengikrarkan motto ‘industri hulu migas adalah industri yang bebas BBM bersubsidi, wajah Pertamax, senyum BBG,” ujar Priyono.

Dia menambahkan, pada hari yang sama BPMIGAS akan mengirimkan surat edaran yang menginstruksikan Kontraktor KKS untuk melarang pekerjanya memakai BBM bersubsidi.

Pelarangan ini sejalan dengan gerakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pelaksanaan gerakan penghematan penggunaan BBM, terutama BBM bersubsidi yang menggerus anggaran pemerintah sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Seruan untuk tidak memakai BBM bersubsidi sudah beberapa kali disampaikan oleh BPMIGAS dalam berbagai forum bersama dengan Kontraktor KKS. Hari ini kita mengirimkan surat formal untuk menginstruksikan hal ini kepada mereka,” ujar Priyono.

Dalam kesempatan yang sama BPMIGAS kembali menegaskan dukungan BPMIGAS dan industri hulu migas untuk melaksanakan program konversi BBM ke bahan bakar gas. “Kontraktor KKS siap alokasikan kebutuhan gas untuk BBG,” ujar Priyono.

Penggunaan BBG akan menghemat pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM karena harganya lebih murah. Atas instruksi BPMIGAS, beberapa waktu lalu 16 Kontraktor KKS sudah menandatangani nota kesepahaman untuk memasok gas kepada 21 perusahaan daerah yang akan memasok lebih lanjut untuk keperluan BBG.

Enam belas Kontraktor KKS tersebut adalah PT Pertamina EP (Lapangan Pondok Tengah, Tambun, Pondok Makmur, dan North Kedung Tuban); JOB Pertamina-PetroChina East Java; Pertamina Hulu Energi WMO; Santos (Sampang) Pty. Ltd; Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd; Lapindo Brantas Inc. Lapangan Wunut; PC Ketapang II Ltd. Lapangan Bukit Tua; JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang; Kalila (Bentu) Ltd. Lapangan Bentu; PetroChina Int’l Jabung Ltd Lapangan Associated Gas SWB, WB, dan SB; JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris ;  Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.; JOB Pertamina-Medco E&P Tomori; Kangean Energy Indonesia Ltd; Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd; dan Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.

 “BPMIGAS berharap pemerintah daerah dapat segera mempersiapkan infrastruktur sehingga pasokan gas untuk BBG ini dapat segera direalisasikan.” Ujar Priyono.

Secara internal BPMIGAS sudah mulai mengkonversi beberapa kendaraan operasional untuk bisa menggunakan BBG. Harapannya, konversi ini dapat dilakukan secara bertahap sehingga pada akhirnya semua kendaraan operasional tidak lagi menggunakan BBM. (bpmigas)

KTH Bina Usaha Masuk Nominasi Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tahun 2012

Lahan eks tambak yang terlantar kini sudah jadi hutan mangrove (Foto Telukharunews)

Pangkalansusu (Telukharunews) – Kelompok Tani Hutan “Bina Usaha” Pangkalansusu masuk nominasi untuk mengikuti lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari tahun 2012. Ungkap  Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dishutbun Langkat, Ika Herawati S.Hut kepada Telukharunews, Rabu (30/5/2012).

Menelusuri jalan di atas benteng bekas tambak yang sudah jadi hutan mangrove sangat mengasyikkan yang di kiri jalan terdapat paluh tempat berkembangbiak biota laut. (Foto Telukharunews)

Menurut Ika yang saat itu didampingi 3 org staf Dishutbun lainnya (Asinullah, Indra Bakti dan Ceria Aprilliana S.Hut), selain keberhasilan KTH(Kelompok Tani Hutan) “Bina Usaha”  menanam Satu Juta pohon mangrove di areal seluar lebih kurang 100 hektar sejak tahun 2007 di Desa ‘Pantai’ Pangkalansiata, Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, juga sistem administrasi/manajemennya sudah nyaris sempurna.

Kasi RLPS Dishutbun Langkat, Ika Herawati S.Hut (di atas titi) saat menikmati hijaunya pohon mangrove KTH Bina Usaha (Foto Telukharunews).

 “KTH Bina Usaha Pangkalansusu kami nilai sudah sepantasnya dimajukan sebagai peserta Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Tingkat Nasional Tahun 2012 di Jakarta,” kata Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dishutbun Langkat, Ika Herawati S.Hut.

Meniti di atas paluh dalam kawasan hutan mangrove KTH Bina Usaha. (Foto Telukharunews)

Pertimbangan untuk mencalonkan KTH Bina Usaha setelah Tim Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dishutbun Langkat melakukan peninjauan langsung ke kawasan hutan mangrove yang berada di atas lahan bekas tambak udang yang ditelantarkan warga pemilik lahan.

Kasi RLPS Dishutbun Langkat, Ika Herawati S.Hut sedang mewawancarai Ka.KTH Bina Usaha. Kha Hwa di bawah naungan pohon mangrove (Foto Telukharunews).

 Menurut Ka. KTH Bina Usaha, Anwar alias Kha Hwa yang saat itu didampingi oleh Sunanto alias Wicin (Sekretaris), dan Lia Zainal (Bendara) kepada Tim Dishutbun Langkat, sebagai generasi ketiga pengumpul arang yang cinta terhadap kelestarian hutan mangrove, maka ia tidak segan melakukan investasi diatas angka Rp500 juta dengan modal sendiri hanya untuk menghutankan kembali lahan telantar bekas tambak yang dibelinya dari warga masyarakat setempat.

Tim dari RLPS Dishutbun Langkat dan pengurus KTH Bina Usaha berteduh di bawah pohon mangrove berusia 5 tahun (Foto Telukharusnews)

 “Dulu kita diberi  ‘makan’ oleh bakau, maka sekarang giliran kita untuk melestarikan hutan mangrove yang nyaris punah,” kata Kha Hwa.

Atas kepedulian tersebut beberapa tahun lalu Kha Hwa telah menerima penghargaan Kalpataru dari Bupati Langkat, H.Ngoges Sitepu, SH.

Asyik dan menyegarkan menghirup udara yang asri

 Menurut Asinullah dan Indra Bakti staf Dishutbun Langkat, sudah perlu dipertimbangkan oleh pihak KTH Bina Usaha agar daerah ini dapat dijadikan kawasan Wisata Hutan Mangrove di Pangkalansusu. Mengingat bahwa untuk ke kawasan ini harus melalui paluh Sungai Serai yang berliku-liku dan permandangannya cukup bagus. 

Pemandangan saat akan menuju ke kawasan hutan mangrove Kelompok Tani Hutan "Bina Usaha" di desa persisir pantai Pangkalansiata, Kecamatan Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. (Foto Telukharunews) 

Sticker Tanda Tidak Konsumsi BBM Bersubsidi

Segel Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi (Foto Esdm)

JAKARTA (Telukharunews) - Mulai hari ini (Kamis,31/5/2012, red) serentak Kendaraan dinas, Kementerian dan lembaga pemerintahan serta BUMN dan BUMD dipasangi sticker berwarna orange bertulisan "Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi". kebijakan untuk tidak menggunakan BBM Bersubsidi bagi kendaraan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM terkait  Gerakan Nasional Penghematan BBM dan Listrik.

"Sudah diserahkan stiker agar ditempel di semua mobil milik pemerintah. Kalau pelat merah gampang dikenali.  (Kendaraan dinas) pelat hitam prioritas dipasangi stiker. Keduanya tidak boleh pakai  BBM subsidi," kata Jero Wacik dalam jumpa pers usai acara Sosialisasi Kebijakan Penghematan BBM Bersubsidi di Kementerian ESDM, Rabu (30/5) petang. Hadir dalam sosialisasi tersebut, para sekjen kementerian dan lembaga pemerintah.

"Para Menteri dan sekjen harus memelopori penghematan ini, niatnya harus keras, inilah cara kita untuk menanggulangi situasi yang sekarang, saudara-saudara tanggal 1 sebentar lagi, sticker harus dipasang besok, lusa mulai di cek diparkiran, apa ada mobil PNS yang belum dipasangi sticker" ujar Menteri.

Kebijakan Pemerintah terkait penghematan BBM untuk transportasi yaitu, pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD yang dilaksanakan mulai 1 Juni 2012, di Jabodetabek dan dilaksanakan mulai 1 Agustus 2012  untuk wilayah Jawa Bali lainnya. Mobil Barang yang digunakan untuk kegiatan  perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 September 2012 wajib menyediakan tanki timbun BBM.

Target yang ingin dicapai Pemerintah adalah menjaga agar konsumsi BBM Tertentu tidak lebih dari 40 juta KL pada tahun 2012. Penghematan BBM melalui pelaksanaan Perpres 15 tahun 2012 dapat menjaga agar konsumsi BBM Tertentu dapat dikurangi dari 47 juta KL menjadi 44 juta KL sedang pembatasan penggunaan dan peningkatan pengawasan pendistribusian dan konsumsi BBM Tertentu akan menghemat BBM bersubsidi. (esdm)

Sosialisasi Gerakan Nasional Penghematan BBM dan Listrik

Sosialisasi Gerakan Nasional Penghematan BBM dan Listrik (Foto Esdm)

JAKARTA (Telukharunews) – Sebagai tindak lanjut pidato Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono terkait Gerakan Nasinal Penghematan BBM dan Listrik, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan acara sosialisasi yang diperuntukkan bagi para para Pejabat dilingkungan Kementerian ESDM, Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Menteri Kementerian dan lembaga negara serta Kepala Pemerintahan non Kementerian dan Sekretaris perusahaan BUMN dan BUMD.

“Diselenggarakannya sosialisasi kepada para Sekjen, Sestama, Sesmen dan Sekda dari seluruh Indonesia adalah untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional Penghematan BBM dan Listrik,” ujar Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral, Jero Wacik mengawali acara sosialisasi, Rabu (30/05/2012).

Ditambahkannya, tadi malam Presiden Republik Indonesia dengan tegas mengatakan, jika program gerakan na sional ini tidak sukses maka akan rugi kita dan rakyat akan menanggung kerugian, namun sebaliknya, jika gerakan ini berhasil maka kita semua yang akan beruntung.

Dijelaskan Menteri, gerakan ini muncul karena rencana kenaikan BBM pada 1 April lalu tidak tercapai, sementara postur APBN sudah dibuat dengan asumsi harga BBM mengalami kenaikan. Selain melalui penghematan, Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan penerimaan melalui peningkatan pendapatan pajak, dan PNBN sektor Pertambahangan dan Migas, imbuh Menteri.

Istana negara mulai malam ini lanjut Menteri, akan mulai mematikan sebagian lampu-lampu taman yang tidak perlu, dan lampu ruangan akan mulai dichek mana saja yang perlu hidup dan yang tidak perlu hidup, disitu kelihatan niat, jadi saya mengajak saudara-saudara untuk menumbuhkan niat untuk mulai melakukan penghematan.

"Para Menteri dan sekjen harus memelopori penghematan ini, niatnya harus keras, inilah cara kita untuk menanggulangi situasi yang sekarang, saudara-saudara tanggal 1 sebentar lagi, sticker harus dipasang besok, lusa mulai di cek diparkiran, apa ada mobil PNS yang belum dipasangi sticker" ujar Menteri.

Menteri menjelaskan, yang dinamakan hemat, adalah menyalakan lampu saat diperlukan dan mematikannya saat tidak diperlukan. pengehamatan itu bukan untuk memelaratkan hidup namun menggunakannya seefisien mungkin.

Gerakan Nasional Penghematan BBM dan Listrik meliputi lima langkah yaitu, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, pengendalian ini kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pelarangan BBM bersubsidi bagi mobil pemerintah, BUMN, dan BUMD, ketiga, pelarangan penggunaan BBM Bersubsdi bagi kendaraan perkebunan dan pertambangan, keempat, konversi BBM ke BBG untuk transportasi dan yang terakhir penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan-jalan.

Menteri mengharapkan para peserta sosialisasi dapat menjadi komandan di instansinya masing-masing untuk menjadi penghematan listrik dan air. Kalau dulu lanjut Menteri, hanya terbatas di gedung-gedung pemerintah sekarang ditambahkan dengan rumah-rumah jabatan. Bersamaan acara sosialisasi Menteri ESDM menyerahakan sticker yang akan ditempelkan pada mobil mobil dinas, BUMN dan BUMND sebagai penanda bahwa kendaraan tidak menggunakan BBM Bersubsidi. (esdm)

Lima Kebijakan Penghematan BBM dan Listrik

Foto Esdm

JAKARTA (Telukharunews) – Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan terkait Kebijakan Penghematan BBM dan Listrik. Dalam pidato yang dihadiri Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tersebut, Presiden menyampaikan lima langkah yang wajib dilaksanakan agar program penghematan BBM dan listrik dapat berjalan dengan baik sehingga subsidi BBM dan listrik dapat ditekan. Selasa, (30/05/2012).

“Secara khusus untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik, kita perlu melakukan gerakan penghematan secara nasional, inilah cara yang paling tepat untuk saat ini. sesungguhnya memang ada cara lain yang lebih sederhana dan mudah. sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara atau di negara kita sendiri dimasa lalu yaitu menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik,” tutur Presiden.

Tetapi lanjut Presiden, kenaikan harga bbm dan tarif dasar listrik itu tidak kita lakukan sekarang ini kenaikan harga BBM dan TDL tidak kita pilih sekarang ini, oleh karena itu gerakan penghematan besar-besaran harus kita laksanakan secara serius dan harus sukses agar APBN kita aman.

“Berkaitan dengan gerakan penghematan BBM dan listrik, baik yang berlaku untuk tahun ini maupun tahun-tahun mendatang pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengemukakan lima kebijakan dan tindakan, yaitu pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, pengendalian ini kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada, nantinya setiap kendaraan akan didata secara elektronik baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut, setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM maka jumlah BBM Bersubsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya, langkah ini untuk menjamin konsumis BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel dan penggunaannya pun tepat sasaran.ingat BBM Bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak jumlahnyapun harus tepat sehingga dapat dicegah terjadinya kebocaran dan penyimpangan yang akan sangat merugikan Negara,” lanjut Presiden.

Disamping itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah tetapi sekaligus menyediakan BBM Nonsubsidi berapapun yang dibutuhkan.

Kebijakan kedua, pelarangan BBM Bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah juga untuk BUMN dan BUMD. langkah ini kita lakukan dengan cara pemberian sticker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM Bersubsidi tersebut. Jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD harus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk menyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar, benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya kebijakan ketiga yaitu, pelarangan penggunaan BBM Bersubsdi bagi kendaraan perkebunan dan pertambangan, larangan ini kita dilakukan dengan penerapan sticker pula. pengawasannya akan dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah.

"Harus pula dilakukan kontrol yang ketat didaerah utamanya di areal perkebunan, pertambangan dan industri atas pelaksanaan ketentuan ini dan Untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan perkebunan dan pertambangan, Pertamina akan menambah BBM Nonsubsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut,” ujar Presiden.

Keempat, konversi BBM ke BBG untuk transportasi, program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini harus menjadi program utama nasional sebagai upaya kita mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak.

Kebijakan kelima atau yang terakhir yaitu, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan-jalan yang semuanya mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012 ini. Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya kebijakan ini.  Presiden menegaskan, kelima langkah tersebut  akan ditunjang oleh pengetatan pengawasan dan menindak tegas setiap penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. BPH Migas diinstruksikan agar meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, untuk memastikan tidak ada kebocoran dan penyimpangan dalam distribusi, mulai dari depo sampai ke stasiun pengisian (SPBU) dan di tempat-tempat lainnya.(esdm)

Dr P Tarigan SH : Sumut Harus Ciptakan Zona Bebas Korupsi

Foto Telukharunews

Medan (Telukharunews) - Pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan SH mengatakan, Sumut harus mampu menciptakan zona bebas korupsi, juga sekaligus dijadikan sebagai contoh bagi provinsi lainnya di tanah air.

"Praktik korupsi itu hanya bisa dihilangkan dengan adanya kesadaran yang cukup tinggi dan kesepakatan yang dilakukan para pejabat di daerah itu, satuan peringkat kerja daerah (SKPD) dan para pegawai negeri sipil (PNS)," katanya di Medan, Senin(28/5).

Hal tersebut dikatakannya menanggapi Provinsi Sumatera Utara yang masih dinilai sebagai daerah terkorup di Indonesia.

Pedastaren mengatakan, perbuatan atau niat untuk melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara itu, tergantung pada pribadi atau "person" seseorang. "Kalau seseorang telah menyadari bahwa perbuatan korupsi itu adalah suatu yang dianggap salah, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi, maka pekerjaan yang memalukan itu tidak akan dilakukan," ucap dia. 

Oleh karena itu, katanya, perlu adanya komitmen dan sikap tegas yang dilakukan para pengambil keputusan untuk memberantas korupsi, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa maupun institusi pemerintah swasta yang ada kaitannya dengan penggunaan dan anggaran keuangan negara.

Sebab, menurut dia, dalam pemberantasan korupsi itu, jelas memerlukan adanya kerja sama atau "sinergi" yang dilakukan sesama aparat penegak hukum dan tidak adanya diskriminasi, sehingga penegakan hukum tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.

Dengan demikian diharapkan kasus-kasus korupsi yang selama ini masih saja terjadi di Provinsi Sumut yang berpenduduk lebih kurang 13 juta lebih itu, akan dapat diminimalisir (dikurangi) sedikit demi sedikit.Dan pada akhirnya diharapkan daerah Sumut akan terbebas dari zona korupsi.

"Kita harus bisa mewujudkan Sumut bebas dari berbagai praktik korupsi yang merupakan musuh negara dan bangsa itu. Karena korupsi itu bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menghancurkan perekonomian negara yang saat ini sedang giat-giatnya dibangun oleh pemerintah," kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Dia menambahkan, untuk memberantas kasus korupsi itu, juga diharapkan adanya keterbukaan bagi aparat penegak hukum di Provinsi Sumut, misalnya berapa banyak kasus yang sudah ditangani di tingkat pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), penyelidikan (lid), penyidikan (dik) dan juga berapa banyak kasus yang dihentikan penyidikannya karena tidak adanya terdapat bukti-bukti keterlibatan dalam kasus korupsi tersebut.

Sehingga masyarakat juga perlu mengetahui secara jelas mengenai perkembangan berbagai kasus korupsi yang sedang diusut pihak penyidik (Kejaksaan dan Kepolisian) dan ini perlu diketahui publik, dan tidak menimbulkan tanda tanya atau penafsiran yang tidak diinginkan.

"Penanganan kasus korupsi di Sumut memerlukan kerja sama yang mantap dan kerja keras dari aparat penegak hukum, sehingga apa yang kita inginkan untuk mewujudkan daerah ini bebas korupsi akan dapat tercapai," kata Pedastaren. (ANT)

Taiwan Gelar Rudal Jelajah Anti-China

The range of Hsiungfeng 2E (Foto wikileaksnews)

Taipei (Telukharunews/ANTARA News) - Taiwan untuk pertama kalinya menggelar rudal jelajah yang mampu menghantam basis-basis militer penting sepanjang pantai tenggara China daratan, lapor media lokal Senin.

Produksi massal "Hsiungfeng" (Brave Wind) 2E buatan Taiwan, yang memiliki jangkauan 500 kilometer, telah selesai dan rudal-rudal tersebut mulai dipakai, kata Liberty Times, mengutip sumber militer yang tak disebutkan.

Kementerian pertahanan menolak untuk mengomentari laporan tersebut, namun surat kabar itu mengatakan proyek, yang diberi nama sandi "Chichun" (Lance Hawk), itu telah membuat militer mengeluarkan biaya sekitar 30 miliar dolar Taiwan (1,02 miliar dolar).

Para pakar Taiwan memperkirakan bahwa militer China, Tentara Pembebasan Rakyat, memiliki lebih dari 1600 rudal yang diarahkan ke pulau tersebut.

"Sejauh ini, persenjataan dapat dipakai sebagai alat pencegah," kata Kevin Cheng, pemimpin redaksi Majalah Pertahanan Asia-Pasifik yang berbasis di Taipei, kepada AFP.

"Bila terjadi perang di Selat Taiwan, rudal-rudal tersebut dapat digunakan untuk menyerang bandara dan pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat."

Pelemahan Rupiah Karena Situasi Global

Menteri Keuangan Agus Martowardojo (Foto Antara)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo berpendapat bahwa pelemahan nilai tukar rupiah pada akhir-akhir ini dipicu oleh situasi perekonomian global yang masih dilanda ketidakpastian akibat krisis di Eropa.

"Pelemahan rupiah saya amati memang terjadi dan itu mayoritas karena perkembangan dunia," ujarnya di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Menkeu mengatakan kondisi di Eropa memang sedikit mengkhawatirkan karena banyak modal yang mulai beralih ke Amerika Serikat dan hal ini menyebabkan mata uang di kawasan mulai melemah dibandingkan dolar AS.

"Kita lihat bahwa ada kondisi uang investor mengalir ke daerah yang lebih berkualitas dan kebetulan pilihannya adalah ke Amerika, dan ini berdampak pada hampir semua mata uang di regional itu melemah dibanding dolar AS," ujarnya.

Melihat situasi tersebut, pemerintah terus berupaya menjaga kesehatan fiskal secara berkesinambungan dan tidak akan mengubah sistem devisa yang berlaku saat ini dengan tetap melaksanakan UU tentang lalu lintas devisa serta sistem nilai tukar, di mana setiap penduduk dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.

"Satu hal yang saya ingin tegaskan kalau terjadi ada depresiasi rupiah karena pengaruh dunia dan lain-lain, pemerintah tetap akan menjaga sistem devisa kita, devisa bebas," ujarnya.

Selain itu, Menkeu mengatakan pemerintah juga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan birokrasi dan menyediakan iklim investasi yang lebih baik serta mendorong pembangunan infrastruktur untuk menjaga modal tetap bertahan di Indonesia.

"Itu nanti akan membuat kembali confidence bahwa terlepas ada ajakan untuk terbang ke negara yang dianggap lebih safe dalam hal ini Amerika Serikat, investasi di Indonesia senantiasa baik," katanya.

Menkeu mengatakan anggaran negara saat ini juga tidak berada dalam tekanan karena harga minyak dunia sedang turun dan kondisi ini juga membantu pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ekonomi nasional.

"Harga minyak terlihat di WTI dan Brent semuanya menunjukkan angka yang lebih merendah, kemudian ICP juga lebih rendah. Kondisi harga minyak yang lebih rendah ini tentu akan membuat tekanan pada APBN yang lebih rendah," ujarnya.

Dalam upaya menjaga kesehatan fiskal dan antisipasi krisis, pemerintah juga telah menyiapkan dana pinjaman siaga senilai 5 miliar dolar AS yang berasal dari donor lembaga multilateral dan dapat menjadi cadangan risiko apabila defisit anggaran meningkat dari yang ditetapkan sebesar 2,23 persen.

"Kalau seandainya kita sekarang sudah memiliki contingency loan yang saya katakan tadi paling tidak akan mencapai jumlah lima miliar dolar AS, itu hanya untuk kehati-hatian. Dan kalau pengalaman di tahun 2009 kita tidak gunakan," ujar Menkeu.

Perpanjangan Blok, BPMIGAS Prioritaskan Perusahaan Nasional

Ilustrasi Stasiun PPP Sei Karas Pertamina UBEP Lirik. (Foto Telukharunews)

JAKARTA  (Telukharunews)- Dari 72 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang telah berproduksi, terdapat 29 blok yang akan habis masa kontrak sampai dengan tahun 2021.

"Perusahaan migas nasional dan daerah mendapat prioritas ikut mengelola blok yang habis itu," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Gde Pradnyana di Jakarta, Minggu (27/5).

Wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontrak tersebut antara lain blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2013, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018.

Selain itu, Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada tahun 2021.

Gde mengungkapkan, beberapa sudah mengajukan perpanjangan. BPMIGAS tengah melakukan proses evaluasi atas pengajuan itu. "Segera setelah proses evaluasi selesai, kami akan sampaikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan Menteri," katanya.

Dia mengatakan, BPMIGAS membagi evaluasi perpanjangan wilayah kerja dalam tiga kategori, yakni blok yang memiliki kinerja operator tinggi dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, blok yang memiliki kinerja operator rendah dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, serta blok yang memiliki kinerja operator dan potensi cadangan rendah.

Pemilihan operator, katanya, berdasarkan pada kompetensi dengan mengutamakan kepada perusahaan nasional termasuk Pertamina dan partisipasi daerah.

Perusahaan yang memiliki modal dan teknologi memadai akan mendapatkan blok dengan kompleksitas yang cukup. Sementara perusahaan dengan kemampuan minim dapat mengelola lapangan migas yang kurang memiliki risiko. Pasalnya, selain peningkatan kapasitas nasional, keputusan perpanjangan blok harus tetap memperhatikan peningkatan produksi.

Kesempatan tetap bisa diberikan kepada kontraktor eksisting sebagai pemegang interest, syaratnya melibatkan perusahaan nasional dan badan usaha milik daerah. Selain melalui penawaran langsung, pemilihan operator juga dipertimbangkan agar dilakukan tender terbuka.

Gde mengungkapkan, program peningkatan peran perusahaan migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok baru ataupun yang habis kontrak ini menjadi salah satu poin yang diajukan BPMIGAS ke DPR terkait revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuannya, supaya memiliki landasan hukum yang kuat,

"Kami ingin meningkatkan  pemberdayaan dan kontribisi kapasitas nasional dalam industri hulu migas," katanya. (esdm)

 

Gempa Landa Kepulauan Mentawai dan Perairan Bengkulu

Foto : Telukharunews/GE

Telukharunews-Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter goyang Kepulauan Mentawai pada Minggu, (27/5/2012) pukul 10:50:20 pagi di pusat gempa.

Lokasi gempa berada di kordinat 2.810° Lintang Selatan dan 100,167° Bujur Timur pada kedalaman 29,8 km di wilayah Kepulauan Mentawai yang berjarak 206 km (128 mil) Selatan dari Padang dan 257 km dari Tenggara Bengkulu.

Sebelumnya, pada hari yang sama juga telah terjadi gempa berkuatan 4,8 skalan Richter pada pukul  05:58:03 di pusat gempa yang berada pada kordinat 2,959 ° Lintang Selatan dan 100,132 °  Bujur Timur di kedalaman 34,2 km wilayah Kepulauan Mentawai yang berjarak 223 km Selatan dari Padang dan 254 km Tenggara Bengkulu.

Sementara menurut data dari  U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center, Denver pada Minggu, (27/5) dini hari juga telah terjadi gempa berkekuatan 5 skala Richter di lepas pantai perairan Kaur Selatan, Kabupaten  Bengkulu.

Pusat gempa berada di kordinat  4,938 ° Lintang Selatan dan 103,072 ° Bujur Timur pada kedalaman 66,6 km dan berjarak 154 km sebelah Tenggara Bengkulu, atau 183 km arah Selatan Lubuklinggau, dan 210 km  Barat Daya Perabumulih, Sumatera Selatan.

Pemprov Sumut Inventarisir 5 Calon Nama Bandara Kualanamu

Foto Telukharunews/GE

Jakarta (Telukharunews) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah memperoleh lima nama usulan untuk calon Bandara Kualanamu. Usulan nama dari masyarakat masih ditampung hingga dua pekan ke depan.

Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis menyebutkan, lima nama yang secara resmi masuk ke Tim Inventarisasi Usulan Nama Bandar Udara di Kualanamu itu, merupakan usulan dari berbagai kalangan. Kelima usulan nama itu masing-masing Bandara Sultan Serdang, Bandara Kualanamu, Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Bandara Haji Adam Malik, dan Bandara Tengku Amir Hamzah.

"Lima nama ini berkas usulannya resmi sudah ada pada tim kecuali nama Tengku Amir Hamzah yang berupa tembusan surat di mana berkas aslinya di Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI di Jakarta," kata Nurdin kepada wartawan di Medan, Minggu (27/5/2012).

Disebutkan Nurdin, tim yang dipimpinnya masih membuka peluang menerima usulan nama bandara baru pengganti Bandara Polonia itu. Terhadap organisasi dan semua pihak berkompeten yang masih memiliki ide maupun usulan nama, termasuk pihak yang pernah menyampaikan usulan bukan kepada Tim Inventarisasi, diimbau segera manyampaikannya kepada tim.

"Tim memberi peluang hingga dua minggu ke depan sejak Senin 28 Mei 2012. Silakan ajukan usulan kepada tim, termasuk yang pernah mengajukan agar menyampaikannya kembali kepada tim," katanya.

Berdasarkan hasil rapat tim di Kantor Gubernur Sumut pada 24 Mei 2012, usulan nama oleh masyarakat dan Pemkab/ Pemko jika diajukan harus representatif, dilengkapi dasar atau alasan pengusulan. Secara resmi diajukan kepada Gubernur Sumut cq Tim Inventarisasi Usulan Nama Bandar Udara di Kualanamu d/a Sekretariat Biro Hukum Setdaprov Sumut, Lantai 7 Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro, Medan.

Dijelaskan, ketentuan yang diatur oleh Menhub bahwa nama bandara diusulkan Pemprov Sumut dengan persetujuan DPRD Sumut untuk diputuskan atau ditetapkan Menteri Perhubungan.

"Enam bulan sebelum operasional nama itu sudah harus ditetapkan. Bandara ini dijadwalkan operasional bulan Maret 2013 sehingga bulan September ini mesti disosialisasikan ke dunia internasional," jelasnya.(detikNews)

Punya Utang Rp 1.903 Triliun, Pemerintah: Masih Rendah Dari Negara Lain

Foto dok THNews

Jakarta (Telukharunews/detikfinance) - Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun. Pemerintah menyatakan jumlah utang tersebut masih rendah dibanding dengan negara-negara lain.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, jumlah utang pemerintah Indonesia tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan rasionya jika dibandingkan dengan rata-rata utang negara berkembang.

"Rasio utang Indonesia masih cukup rendah. Di negara-negara berkembang rata-rata rasio utang terhadap PDB-nya 39%, sedangkan negara maju rata-rata rasio utangnya 109% dari PDB," kata Anny dalam acara program pasca sarjana Institut Pertanian Bogor di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (26/5/2012).

Memang jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 7.226 triliun, maka rasio utang Indonesia per April 2012 sebesar 26,3%.

Ke depan, Anny mengatakan pemerintah akan lebih berhati-hati menarik utang baru. Pemerintah akan menarik utang yang bunganya rendah.

"Kita harus mengatur keuangan dengan baik. Kita tetap punya utang, tapi hanya menarik yang bunganya rendah," jelas Anny.

Selain itu, Anny mengatakan kondisi Indonesia saat ini aman dari krisis ekonomi global khusus krisis utang Eropa.

"Indonesia aman dari krisis, walaupun krisis Eropa terjadi di Yunani, dan penguatan dolar AS terjadi atas semua mata di dunia. Banyak pemegang saham mengalihkan uangnya ke AS. Namun Indonesia tidak kena (krisis), dalam arti tidak begitu besar, karena adanya investasi," jelas Anny.

Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.

Mobil Hybrid Solusi Penghematan Energi Sektor Transportasi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (baju biru) sangat serius
memperhatikan mobil Hybrid karya Putra Bangsa (foto Esdm)

YOGYAKARTA (Telukharunews)  – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan dengan para Rektor dan ahli dari Perguruan tinggi menyatakankan, penggunakan mobil dengan paduan bahan bakar BBM dan listrik merupakan solusi untuk penghematan energi sektor transportasi dan Pemerintah akan terus mendukung pengembangan moda transportasi dengan hybrid system agar kedepan sepenuhnya moda transportasi tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakarnya.

” Solusi penghematan disektor transportasi ada dua yang dikenal oleh dunia saat ini yaitu, mengembangkan kendaraan yang sangat hemat bahan bakar minyak sekaligus bisa menggunakan listrik (hybrid system),” ujar Presiden RI usai Pertemuan dengan para Rektor dan ahli dari perguruan tinggi dan jajaran BUMN dan 5 Putra Bangsa yang selama ini mengembangkan transportasi electric car dibeberapa negara, Sabtu malam (26/5)

Pertemuan dengan para Rektor dan ahli-ahli dari pergurauan tinggi ini lanjut Presiden, adalah kali kedua setelah pertemuan pertama tanggal 19 Maret 2012 di Jakarta. Tujuan pertemuan adalah untuk bersama-sama membangun tekad agar negara kita ini menghadirkan moda transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan di Indonesia. “Saya ingin, secara bertahap dapat menggantikan transportasi yang sepenuhnya menggunakan BBM yang subsidinya membebani anggaran negara dan polusinya mencemari udara. Dengan sistem hybrid jauh lebih hemat karena kendaraan itu sekaligus menggunakan BBM dan juga listrik yang tanpa dicharge ada mekanisme yang saling mengisi. Kedepannya lanjut Presiden sepenuhnya kendaraan tidak menggunakan BBM namun menggunakan hybrid system,”ujar Presiden.

Pemerintah akan terus mendorong pengembangan moda transportasi hybrid system, roadmap dan regulasi akan mengawal pengembangannya. “Saya senang, di perguruan tinggi, BPPT, LIPI dan Pindad dan sejumlah BUMN kendaraan dengan hybrid system terus dikembangkan,” tambah Presiden

“Research and development and innovation untuk menghadirkan mobil listrik, motor listrik dan trasnportasi listrik itu memerlukan konsentrasi dan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan padat teknologi,” lanjut Presiden.

"Semua itulah yang akan lebih kita elaborasikan, dengan demikian progressnya nyata, konsepnya jelas, roadmapnya ada, dengan demikian tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama, negara kita juga bisa tidak sepenuhnya tidak menggunakan kendaraan yang sepenuhnya menggunakan BBM namun mennggunakan paduan antara BBM dengan listrik, imbuhnya lagi. (esdm)

Pertamina: Pembajakan Tanker Tidak Pengaruhi Stok BBM

Dubes Somalia : Perompak itu mafia internasional. Orang Somalia hanya “tukang parkir”

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan akan mengoordinasikan upaya penyelamatan kapal tanker sewaan PT Pertamina yang dibajak perompak Somalia. (Foto ilustrasi ANTARA/Jessica Wuysang)

Jakarta (Telukharunews/ANTARA News) - Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina Persero M. Afdal Bahaudin mengatakan pembajakan kapal tanker MT Smyrmi milik Pertamina tidak mempengaruhi stok bahan bakar minyak (BBM) nasional.

"Kami yakin sekali stok nasional tidak terpengaruh," kata Afdal di sela acara Sosialisasi KKE BUMN di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Senin.

Menurut Afdal, kapal tanker Pertamina yang dibajak perompak Somalia mengangkut sekitar 997.240 barel minyak.

Perompak membajak kapal berbendera Liberia yang disewa PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral) untuk mengangkut minyak dari Azerbaijan ke Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, di perairan tenggara Oman pada Kamis (10/5).

"Perompak Somalia membutuhkan waktu tiga hari untuk negosiasi," tuturnya.

Minyak dalam tanker tersebut sudah diasuransikan oleh pihak Pertamina namun Afdal enggan menyebutkan nilai asuransinya.

Berkenaan dengan masalah itu, akhir pekan lalu Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan,"Saya akan mempelajari situasi segera dan melihat apa yang terjadi sehingga bisa mengambil tindakan."

Dubes Somalia bicara

Sementara itu Duta Besar Somalia untuk Indonesia, Mohamud Olow Barow, menyatakan pendapatnya tentang perompak di perairan Somalia yang juga pernah menyandera kapal Indonesia tahun lalu.

"Perompak itu mafia internasional. Orang Somalia hanya 'tukang parkir'. Ada orang lain, bukan (orang) Somalia yang suruh mereka untuk tangkap kapal itu, taruh di tempat mereka," jelas Mohamud saat ditemui setelah Konferensi Pers Hari Afrika di Wisma Antara, Jumat (25/5).

Perompak di perairan Somalia muncul sejak Perang Saudara Somalia di tahun 1991. Kapal MV Sinar Kudus asal Indonesia pernah disandera perompak di Semenanjung Somalia pada Maret tahun lalu.

Selain itu, Mohamud juga menegaskan bahwa situasi di Somalia aman.

"Sekarang kalau mau ke Somalia ada penerbangan langsung ke Mogadishu. Kalau tidak aman, tak mungkin ada penerbangan ke sana," ujar Mohamud dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Lagi, Empat Tewas Dalam Serangan UAV Amerika Serikat

Ilustrasi Predator, UAV yang jadi andalan Amerika Serikat dalam operasi pengintaian dan ppengamatan sekaliguss penyerangan target-target di darat di Pakistan dan Afghanistan. Penggelaran Predator dipandang efektif dan mampu menekan resiko kerugian personel sekaligus resiko politik yang menyertai. (airforce.com)

Islamabad (ANTARA News) - Empat orang tewas dan dua orang lagi cedera dalam serangan pesawat tanpa awak (UAV-Unmanned Aerial Vehicle) Amerika Serikat, Sabtu pagi (26/5), di daerah suku Pakistan barat-laut, Waziristan Utara.

Menyitir stasiun TV bahasa Urdu, Samaa, serangan itu dilancarkan sebelum pukul 04.30 waktu setempat Sabtu. Sasarannya satu rumah yang diduga tempat persembunyian gerilyawan di Miranshah, kota kecil utama di Waziristan Utara.

Dua rudal ditembakkan ke rumah itu --yang hancur lebuh setelah serangan itu. Identitas korban yang tewas dan cedera dalam serangan itu belum diketahui, demikian laporan Xinhua.

Itu serangan ketiga UAV AS di Waziristan Utara dalam waktu empat hari terakhir dan juga serangan ke-15 --asumsi perhitungan setiap hari-- di Pakistan sejak awal tahun ini. Setakat ini, sedikitnya 112 orang dilaporkan tewas dalam serangan semacam itu pada 2012.

Waziristan Utara, yang berada di wilayah pegunungan di bagian barat-laut negeri tersebut --yang berbatasan dengan Afghanistan, diduga menjadi kubu gerilyawan yang melancarkan serangan lintas-perbatasan terhadap tentara NATO pimpinan AS di Afghanistan.

Parlemen Iran Sebut Perundingan Lanjutan Dengan P5+1 "Positif"

Fasilitas pengayaan uranium di Isfahan, Iran. Pengolahan urania di fasilitas ini dicurigai menjadi bagian program rahasia pengembangan senjata nuklir. (Antara/wikipedia.org)

Teheran (ANTARA News) - Seorang anggota senior parlemen Iran menyebut keputusan untuk melanjutkan pembicaraan antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman (P5 +1) sebagai langkah "positif."

"Perundingan lanjutan akan membawa kesuksesan bagi Teheran," kata anggota parlemen Iran, Mohammad Karamirad, yang juga anggota Majlis (parlemen) Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri seperti dilaporkan Press TV Iran.

Ada suatu masa ketika Barat bahkan tidak ingin Iran memiliki sepuluh sentrifugal, tetapi sekarang telah mengisyaratkan tentang menerima pengayaan hingga 2,5 sampai lima persen, kata Karamirad menurut laporan yang dikutip Kantor Berita Xinhua.

"Mereka (P5 +1) menyelenggarakan putaran perundingan berikutnya di satu negara yang tidak di antara mereka yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran, dan itu merupakan kemenangan bagi bangsa kita," kata Karamirad merujuk pada Moskow sebagai tuan rumah pertemuan berikutnya.

Iran dan enam kekuatan dunia mengadakan putaran kedua perundingan nuklir baru di ibu kota Irak, Baghdad, pada 23-24 Mei lalu. Pembicaraan tertutup itu menghasilkan rencana untuk mengadakan pertemuan lain di ibu kota Rusia bulan depan.

Iran Sepakat Rundingkan Masalah Nuklir di Moskow

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton. (Reuters)

Baghdad (ANTARA News) - Pemerintah Iran sepakat untuk merundingkan kembali masalah nuklirnya bersama enam negara di Moskow 18-19 Juni mendatang, kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton.

"Kami akan tetap melakukan kontak-kontak intensif dengan rekan-rekan kami untuk mempersiapkan pertemuan lanjutan di Moskow dengan datang pada 17 Juni, sedangkan perundingan akan diselenggarakan 18-19 Juni," kata Ashton seperti dikutip Kantor Berita AFP.

Ia mengatakan, "seperti yang telah kami sepakati, perundingan-perundingan itu akan didasarkan pada pendekatan tahap demi tahap dan timbal balik. Kami tetap berikrar akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat melalui perundingan-perundingan, dan akan melakukan segala usaha untuk menyelesaikan masalah ini."

Ashton mengatakan keenam negara yang terdiri AS, Inggris, Prancis, Inggris, Rusia plus Jerman (P5+1) "tetap tegas, jelas dan bersatu dalam mengusahakan satu resolusi diplomatik terkait kekhawatiran masyarakat internasional tentang sifat damai program nuklir Iran."

Sebagian masyarakat internasional mencurigai kegiatan nuklir Iran bertujuan untuk membuat senjata-senjata atom. 

Namun Republik Islam itu membantah tuduhan-tuduhan tersebut, dan ketua perunding Teheran kemudian mengemukakan dalam jumpa wartawan bahwa Iran memiliki "hak mutlak" bagi energi nuklir untuk tujuan damai dan pengayaan uranium.

Perundingan itu diselenggarakan setelah pertemuan pertama di Istanbul pertengahan April, yang menghasilkan landasan bersama untuk berembuk kembali di Baghdad, ibukota Irak, untuk membahas masalah-masalah yang lebih substansial.

"Kami mengharapkan Iran melakukan langkah-langkah konkret dan praktis untuk segera mengatasi kekhawatiran masyarakat internasional, membangun kepercayaan dan memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya," katanya.

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa enam negara dalam perundingan di Baghdad telah mengajukan "usul-usul yang jelas untuk menyelesaikan masalah nuklir", khususnya terkait pengayaan uranium 20 persen.

Bagi P5+1, ini adalah bagian yang sangat sulit dari kegiatan Teheran dan masalah genting karena kemampuan untuk memperkaya 20 persen uranium dapat menuju pada pengayaan 90 persen yang dapat membuat senjata-senjata nuklir.

"Iran menyatakan bersedia mengatasi masalah pengayaan uranium 20 persen dengan mengajukan rencana lima pasal, termasuk tuntutan mereka agar kami mengakui hak mereka untuk pengayaan uranium," kata Ashton. 

Kalangan PBB Nilai HAM Di Indonesia Makin Maju

London (ANTARA News)  - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) di Sesi ke-13 Pokja UPR Dewan HAM PBB di Jenewa dan disahkan 25 Mei 2012.

Sekretaris Tiga PTRI Jenewa, Etika Yustisianingrum, kepada koresponden ANTARA London, Sabtu,(26/5) mengatakan 74 anggota PBB menyampaikan penghargaan atas upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dan menyampaikan 180 rekomendasi dalam dialog interaktif pada tanggal 23 Mei. 

Dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang substansinya serupa namun diajukan beberapa negara secara terpisah. Cakupan rekomendasi yang disampaikan kepada Indonesia cukup luas dan meliputi antara lain usul aksesi/ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional, penguatan institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM.

Selain pelaksanaan Rencana Aksi Nasional di bidang HAM (RANHAM) perlindungan terhadap hak anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya, kebebasan beragama, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan, kemiskinan dan ekonomi sosial, juga upaya perlindungan pekerja migran.

Dari 180 rekomendasi dimaksud, Indonesia menyetujui 144 rekomendasi yang jumlahnya terbilang signifikan bila dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang disetujui negara-negara lain. 

Di samping itu, Indonesia akan mempertimbangkan 36 rekomendasi lainnya yang perlu dibahas lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri.

Penjelasan dan keputusan terhadap 36 rekomendasi tersebut akan disampaikan oleh Pemerinta RI pada Sidang Sesi ke-21 Dewan HAM bulan September mendatang. 

Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri Dubes Hasan Kleib mengatakan disetujuinya mayoritas rekomendasi menunjukkan komitmen Indonesia bagi kemajuan lebih lanjut upaya pemajuan dan perlindungan HAM, sejalan dengan semakin matangnya demokrasi di Indonesia. 

Lebih lanjut ditekankan kerja sama dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan dalam melaksanakan hasil UPR agar kemajuan nyata di lapangan dapat dirasakan. 

Delegasi ke pelaporan nasional Indonesia dalam kerangka UPR tersebut dipimpin Menlu Marty Natalegawa beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, dan Polri. 

Sejumlah pemangku kepentingan di bidang HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, serta sejumlah masyarakat sipil ikut memantau pelaporan Indonesia tersebut.

Wahai Pemerintah... Beranilah Memerintah

Dalam berbagai kesempatan, mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sering menyatakan kepentingan keberanian mengambil sikap berlandas kepentingan bangsa dengan modal analisis kebijakan.( Foto Antara)

Kendari, Sulawesi Tenggara (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan sebagai pemerintah seharusnya berani memerintah, jangan jadi pengimbau. 

"Kan sudah jelas, disebut pemerintah negara Indonesia, bukan pengimbau negara Indonesia, jadi sebagai pemerintah harus tegas bisa memerintah siapa saja," kata Kalla, di Kendari, Jumat.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini berada di Kendari dalam rangka melantik pengurus PMI Sultra periode 2012-2017. Adalah Rusiawaty Abunawas Yusran Silondae, yang mendapat amanah ketua PMI setempat. 

Ia mengatakan, jika pemerintah kerjanya hanya mengimbau, maka hanya menumpuk masalah, karena tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

"Karena itu saya berharap pemerintah berhenti menjadi pengimbau. Harus gunakan wewenang yang melekat sebagai pemerintah yakni memerintahkan sesuatu, akibat perintah itu adalah persoalan belakang," katanya.

Saat dirinya menjadi wakil presiden, katanya, selalu melakukan hal ini yakni memerintahkan aparat untuk melakukan, mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu.

"Karena itulah saya sering dikatakan oleh berbagai kalangan bahwa langkah saya itu melanggar aturan atau menabrak aturan," ujarnya.

Tetapi, kata Jusuf, yang dilakukan itu bukan melawan aturan atau menabrak aturan, itu adalah upaya merubah aturan ke arah yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat.

Presiden minta menteri hemat biaya perjalanan

Antara

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali meminta para menteri hemat biaya perjalanan dengan turut serta dalam rombongan presiden saat melakukan kunjungan kerja, dan tidak pergi sendiri untuk menyusul Presiden.

Hal ini dikatakan Presiden saat membuka rapat koordinasi dan pemaparan Gubernur Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Agung Yogyakarta, Jumat, (25/5) terkait adanya sejumlah menteri yang menyusul Presiden ke Yogyakarta dan tidak turut serta bersama rombongan.

"Khusus untuk rombongan dari Jakarta, agar dibiasakan kalau ada kegiatan seperti ini, meskipun pertemuan ini sebagian dari kegiatan kita selama berkunjung ke daerah, saudara bisa ikut dalam pesawat yang saya tumpangi, menghemat, jauh lebih efisien," kata Presiden. 

Presiden melanjutkan, para menteri juga sebaiknya memanfaatkan fasilitas gedung atau wisma negara untuk ditempati, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penginapan.

"Kemudian di tempat ini, gedung negara, kantor kita juga, saudara bisa bermalam, tidak perlu bermalam di luar. Dengan demikian,kita juga bisa melakukan efisiensi," kata Presiden.

Sebelumnya, rombongan Presiden yang berangkat pada pukul 08.15 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, diikuti oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat pemaparan akan dimulai, rombongan menteri bertambah diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisyahbana, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri PU Joko Kirmanto dan Menteri Keuangan Agus Marto Wardojo. 

Sementara itu, saat memberikan sambutan pembukaan rakor tersebut, Presiden meminta Gubernur Jawa Tengah dan Yogyakarta memaparkan usaha dalam mencapai ketahanan pangan dan mengentaskan kemiskinan.

Diharapkan dengan pemaparan tersebut, nantinya ada sinkronisasi dan sinergi program antara daerah dengan pusat sehingga dapat meningkatkan pembangunan secara lebih cepat. 

Presiden mengatakan, meski program-program kedua provinsi tersebut telah berjalan dengan baik, namun diharapkan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

British Petroleum Sanggupi Ikut Kembangkan Geothermal

Antara

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perusahaan pertambangan minyak dan gas dari Inggris (BP) menyanggupi untuk ikut mengembangkan energi panasa bumi (geothermal) di Indonesia.

"BP dengan pembicaraan tadi sanggup juga untuk ikut mengembangkan geothermal yang ada di Indonesia dengan demikian menambah lagi daya listrik yang kita miliki," kata Presiden Yudhoyono dalam konperensi pers di Gedung Agung, Yogyakarta.

Presiden mengemukakan hal itu merupakan hasil pembicaraan dirinya dengan CEO BP, Bob Dudley, di Gedung Agung, Yogyakarta, Jumat siang (25/5).

Presiden mengatakan, selama ini energi panas bumi belum tergarap dengan baik, meskipun Indonesia memiliki deposit tertinggi di dunia.

Panas bumi masih sulit dikembangkan karena masih banyaknya tantangan-tantangan dalam berinvestasi. 

Presiden mengemukakan, meskipun insentif-insentif di bidang geothermal dikembangkan, sektor panas bumi belum mampu berkembang, apalagi dengan harga minyak yang kini disubsidi, membuat harga belum kompetitif. 

Namun demikian, menurut Presiden, panas bumi merupakan salah satu masa depan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Presiden juga mengapresiasi atas pembicaraan dengan BP yang menyepakati 230 juta kaki kubik per hari gas dari ladang tangguh untuk dialirkan ke dalam negeri guna memenuhi industri dalam negeri dimana sebelumnya, gas-gas tersebut sepenuhnya dijual keluar negeri.

Kepala Negara menilai, dengan kesepakatan tersebut akan mendukung pembangunan perekonomian terutama pengembangan industri dalam negeri.

Pemerintah ke masa depan terus melakukan upaya-upaya renegosiasi ulang kontrak-kontrak karya agar gas-gas hasil ladang di Indonesia dapat dijual di dalam negeri.

"Menyadari tuntutan ekonomi kita, maka pemerintah sesungguhnya beberapa saat yang lalu dan sekarang terus melaksanakan negosiasi, pembicaraan kembali agar gas yang diproduksi di Indonesia tentunya tidak tepat dan tidak adil kalau semuanya harus dijual di luar negeri," kata Presiden.

Namun demikian, Presiden mengatakan, pemerintah tetap menghormati kontrak-kontrak karya yang telah ditandatangani di masa yang lampau. 

"Saya menghormati kontrak, tapi saya juga mengajak para investor, para pemimpin bisnis di Indonesia ini untuk memahami situasi Indonesia ini. Kalau memang kontraknya dirasa tidak tepat dan dirasakan kurang adil, maka menata niat dengan baik untuk kita perbaiki dan perbarui," demikian Presiden Yudhoyono.