Keberpihakan Kepada Pengusaha Nasional Sebuah Keharusan

Suryo Bambang Sulisto (foto Republika)

JAKARTA - Tidak dapat dipungkiri lagi, minyak bumi dalam penerimaan negara sejak dulu hingga kini masih mendominasi. Sektor hulu migas menyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak. Setiap tahunnya, sekitar 30 persen penerimaan negara berasal dari sektor ini. Jauh sebelum industri lain berkembang, sektor hulu migas adalah sumber utama devisa negara. Penerimaan yang besar tersebut  menempatkan sektor hulu migas menjadi "pahlawan" bagi bangsa Indonesia.

"Permasalahan dan kepentingan bangsa jangka panjang sangat tergantung pada ketersediaan energi, ketergantungan ini menjadi lebih besar, karena eksploitasi sumber daya energi masih tergantung pada investasi asing, oleh karena itu, permasalahan yang kita hadapi selama ini bukan saja tentang bagaimana mengatur ketersediaan energi tetapi bagaimana mengatur kepentingan nasional agar sejalan dengan kepentingan investasi oleh pihak asing," ujar Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang Dan Industri) Pusat, Suryo Bambang Sulisto saat membuka Focus Group Discussion (FGD), Kriminalisasi Perjanjian Perdata Dalam Kaitannya dengan Kontrak Kerja Sama, Senin (9/9/2013).

"Tahukah Anda sejak perminyakan ini dimulai, diawal tahun 70an, tahukah Anda berapa besar cost recovery yang sudah dikeluarkan negara. Dari ratusan milayar bahkan trilunan itu, berapa yang sudah dinikmati pengusaha dalam negeri untuk membangun usahanya, sangat sedikit, yang terjadi adalah, dari dana yang dibiayai oleh negera itu banyak lari untuk membesarkan, perusahaan-perusahaan asing," lanjutnya.

"Ini dapat menjadi bahan renungan kita, dimana Kemampuan kita dan aset yang kita miliki untuk memberikan pelayanan bidang migas itu masih sangat-sangat kecil," pungkas Suryo.

itu merupakan opportunity lost yang luar biasa mahalnya yang tidak mungkin kita dapatkan kembali, mudah-mudahan kedepan hal ini tidak terjadi lagi, untuk itu, saya kira yang diperlukan adalah sedikit lebih banyak komitmen keberpihakan dari teman-teman kita khususnya di pemerintahan, karena kalau tidak, akan kembali lagi hilang begitu saja peluang itu, peluang yang seharusnya bisa dipakai, dimanfaatkan membangun membina kemanpuan dan aset yang dimilik dalam negeri," imbuhnya lagi.

Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo menyetujui pernyataan Ketua Umum KADIN dengan mengatakan, Pemerintah akan terus memfasilitasi dan perihal cost recovery, saya setuju, kepentingan nasional harus didahulukan, dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pengusahan nasional menjadituan rumah di negara sendiri, dan ini bukan hanya masalah nasionalisme namun wujud keberpihakan negara bagi kepentingan nasional.

Penyertaan produk-produk dalam negeri disektor migas lanjut Wamen, bukan hanya dari sisi perlengkapan namun juga dari sisi sumber daya manusia dan bagi KKKS tidak alasan untuk menolak selama yang ditawarkan memiliki kualitas yang sama baik dengan yang ditawarkan pihak asing.

Sumber: Kemen esdm.