 |
|
Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna,
di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
|
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengemukakan,
pihaknya sudah menandatangani kontrak pengadaan 7 (tujuh) juta blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal e-KTP pada minggu
ketiga Maret lalu.
“Akhir Maret sudah kita distribusikan sebagian untuk DKI Jakarta yang
memasuki Pilkada putaran kedua. Sisanya April ini bertahap selesai,” kata
Tjahjo kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana
Negara, Jakarta, Selasa (4/4) siang.
Menurut Mendagri, pengadaan 7 juta blanko e-KTP itu dimenangkan oleh
perusahaan dalam negeri, dan sampai sekarang sudah 96,54% dari catatan 4,5 juta
yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobel-dobel. “Masih ada
sekitar 3 juta. Jadi, target kami tahun ini selesai,” ujarnya.
Mendagri meminta maaf atas permasalahan keterlambatan pencetakan e-KTP
itu karena hampir 100 pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam 1,5
tahun ini harus bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait
pemeriksaan kasus korupsi e-KTP. Sehingga, secara psikis terganggu, ya, tapi
secara optimalisasi bisa tercapai dengan baik.
Selain harus menyediakan dan mendistribusikan 4,5 juta blanko e-KTP,
menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pihaknya juga harus menyediakan per tahun 3
juta untuk yang KTP lajang ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, yang
pindah alamat. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan tender untuk
pemeliharaan server yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat,
dan akan dicarikan perusahaan lain.
“Saya kira untuk Maret sudah kita kirim ke Jakarta lebih kurang 200
ribu yang belum punya e-KTP. Kemudian, yang April untuk luar daerah. Ya
mudah-mudahan yang 4,5 juta ini, yang tertunda, kami mohon maaf, karena
permasalahan yang kompleks,” kata Tjahjo. (Humas Setkab RI)
No comments:
Post a Comment