TKT Guru PNS Indragiri Hulu Belum Dibayarkan

Para guru PNS di Inhu minta seluruh hak mereka segera dibayar

Ilustrasi : Bupati INHU, Yopie Arianto memberikan arahan kepada para guru didampingi Kadisdik INHU saat meninjauan pelaksanaan Ujian Nasional 2012 tingkat SD. Foto riaupeople.com

RENGAT- Disaat para pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Indragiri Hulu (Inhu), Riau bersuka cita menerima tunjangan kelancaran tugas (TKT) yang mengalami peningkatan hingga 25 persen. Justru para guru PNS di Inhu harus bersabar, akibat TKT untuk para guru PNS belum dibayarkan.

Belum dibayarkanya TKT bagi para guru PNS di Inhu ini dibenarkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Inhu, Ujang Sudrajat saat dikonfirmasi riauterkinicom Senin (18/3/13) di Rengat. " Benar TKT para guru PNS Inhu belum dibayarkan, sebab dibandingkan SKPD lainya di Inhu jumlah yang harus dibayarkan Disdik Inhu jauh lebih besar. Terutama untuk guru PNS yang mencapai 3000 orang," ujarnya.

Namun pihaknya telah mengambil langkah dengan mengintruksikan kepada setiap Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) untuk membuat amprah terlebih dahulu. " Kita minta setiap UPT di kecamatan masing masing untuk mendata jumlah guru PNS di setiap wilayahnya. Ini dilakukan untuk menghindari yang dapat dobel," tandasnya.

Ditambahkanya, bila semua data dari UPTD ini sudah diterima, pihaknya melalui Kasubag Keuangan dan Bendahara Disdik tinggal mengajukan SPP ke bagian Keuangan Pemkab Inhu. " Kalau data dari UPTD ini sudah masuk kita langsung ajukan ke bagian Keuangan Pemkab Inhu, sebab berkas lainnya sudah dipersiapkan. Untuk selanjutnya TKT ini akan ditransfer ke rekening UPTD masing masing," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, TKT bagi PNS Inhu mengalami peningkatan hingga 25 persen. Untuk 2012 lalu, PNS golongan I menerima TKT senilai Rp 350 ribu, golongan II Rp 450 ribu, golongan III Rp 550 ribu dan golongan IV Rp 650 ribu. Sedangkan untuk 2013 ini, golongan I menerima TKT senilai Rp 450 ribu, golongan II Rp 550 ribu, golongan III Rp 700 ribu dan golongan IV Rp 800 ribu. Khusus golongan III dan IV dikenakan pajak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sumber: Riauterkini

PIMPINAN SKK MIGAS MONITOR LANGSUNG PRODUKSI

Deputi Pengendalian Ops SKK Migas,
Muliawan. foto skkmigas

JAKARTA— Pimpinan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan melakukan kunjungan langsung ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dalam rangka mewujudkan target zero decline terhadap produksi minyak.

“Dalam pekan depan, seluruh pimpinan SKK Migas akan serentak bergerak ke daerah sentra produksi migas untuk bertatap muka langsung dengan Kontraktor KKS dan mendengarkan kendala yang mereka hadapi. Kami berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan solusi yang tepat bagi kelancaran operasi hulu migas,” ujar Muliawan.

Menurut Deputi Pengendalian Operasi, SKK Migas itu, sampai minggu pertama Maret 2013, realisasi produksi rata-rata minyak bumi dan kondensat mencapai sekitar 827,2 ribu barel per hari (BPH), sedangkan produksi gas mencapai 8.196 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Akan tetapi di minggu kedua sampai pertengahan Maret, produksi minyak mulai bergerak sedikit di atas 830 ribu BPH.

“Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mencari jalan supaya kinerja yang meningkat ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target zero decline bisa tercapai,” ujar Muliawan.

Data yang diinventarisasi oleh SKK Migas menunjukkan adanya sejumlah kendala yang berkontribusi terhadap realisasi produksi, terutama produksi minyak. Kendala-kendala tersebut antara lain permasalahan pada fasilitas produksi yang menyebabkan hilangnya potensi produksi minyak sebesar 5.400 BPH; permasalahan pada sumur produksi (kenaikan water cut dan water blocking) yang menyebabkan hilangnya potensi produksi sebesar 1.600 BPH; dan faktor eksternal yang menyebabkan hilangnya potensi produksi sebesar 700 BPH.

“Dalam kunjungan kerja nanti, kendala-kendala ini akan kita dalami lebih lanjut dan akan kita coba selesaikan bersama Kontraktor KKS,” tambah Muliawan.

Dia menambahkan bahwa dalam kunjungan kerja nanti, pimpinan SKK Migas tidak hanya menemui Kontraktor KKS dalam tahap produksi, tetapi juga Kontraktor KKS yang masih dalam tahap eksplorasi. “Sebagaimana kita ketahui, realisasi eksplorasi selama ini selalu lebih rendah dari target. Kita akan dorong Kontraktor KKS untuk memenuhi komitmen eksplorasi mereka karena eksplorasi merupakan satu-satunya cara untuk menambah cadangan migas kita di masa yang akan datang,” ujar Muliawan.

Tambahan Produksi dari Wilayah Kerja West Madura Offshore (WMO)

SKK Migas menyambut baik tambahan produksi yang sudah lama ditunggu dari PHE WMO. Dengan penambahan itu, produksi minyak PHE WMO menjadi sekitar 12.300 BPH.

Sebagaimana diketahui, keterlambatan keputusan perpanjangan kontrak menyebabkan produksi di Blok WMO terus menurun. Pada saat diserahkan ke Pertamina awal 2010, produksi sekitar 15.000 barel per hari (BPH). Selama dua tahun dikelola, produksi terus merosot hingga mencapai 6.000 BPH. Hal ini disebabkan, laju penurunan alamiah blok tersebut hampir 50 persen setiap tahun.

Deputi Pengendalian Operasi, SKK Migas Muliawan meminta PHE WMO terus menggencarkan kegiatan untuk mencapai target produksi yang dicanangkan pemerintah sebesar 22.000 barel minyak per hari. Di sisi lain, SKK Migas memberi dukungan melalui percepatan persetujuan maupun kemudahan-kemudahan agar operator Blok WMO bisa melakukan pengeboran lebih cepat.

“Dengan dukungan semua pihak, mudah-mudahan target produksi dapat dicapai pada akhir tahun 2013,” katanya.

Sumber: skspmigas. 

Produksi Migas Turun Akibat Regulasi Kerap Berubah

Ilustrasi  Foto Telukharunews

JAKARTA – Kerapnya perubahan perundangan dan regulasi, mengurangi minat investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Alhasil, produksi nasional pun terus menurun.

Praktisi perminyakan, John S.Karamoy pun menilai, pemerintah harus bergerak cepat menjamin kepastian hukum dan aturan main. Aparat Pemerintah Pusat dan Pemda yang bertugas dalam pembebasan lahan, ganti rugi tanah, dan perlindungan lingkungan harus betul-betul mengutamakan kepentingan bangsa.

"Pemerintah harus bertindak secara adil tanpa adanya vested interest (kepentingan pribadi, red), dan penegakan hukum (law enforcement) harus betul-betul dijalankan sehingga industri migas kita bisa tumbuh dengan baik" kata John saat acara peluncuran buku "Inspiration From The Oil Man,Visi Kepemimpinan" dan diskusi publik "Migas Dari Kita,Oleh Kita, Untuk Kita", bersama para pelaku industri migas di Gedung The Energy SCBD,Sabtu(16/03/2013).

Menurut Jhon, Indonesia masih harus menghadapai kenyataan bahwa produksi migas nasional akan terus turun. Untuk itu perlu dilakukan terobosan yang signifikan dan cepat untuk mendorong pelaku sektor hulu, agar meningkatkan cadangan baru supaya manfaat energi ini tetap bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa sebagai wujud amanah pasal 33 UUD 1945.

"Meskipun agak terlambat,kita perlu segera temukan solusi menyeluruh, terkoordinasi, terintegrasi agar kita bisa memenuhi setidaknya kebutuhan nasional," lanjut John.

Sementara itu,mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Kwik Kian Gie mengatakan, Indonesia banyak memiliki sumber daya manusia(SDM) yang sangat memadai di bidang minyak dan gas, serta teknologi.

Bahkan perusahaan migas Indonesia sudah mendunia, salah satunya Pertamina. Pemerintah semestinya lebih peduli terhadap perusahaan migas nasional dalam mengelola energi negaranya. "Pertamina itu sangat mampu,tinggal kita percaya atau tidak," ujar Kwik.

SKK Migas Bisa Bubar ?

Pengamat Energi, Kurtubi menjelaskan, upaya pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bisa terjadi.

Kemungkinan itu bisa ,menjadi kenyataan jika lembaga ini tidak cepat memperbaiki tata kelola industri hulu minyak dan gas (migas).

Komentar ini juga menyusul koreksi sejumlah proyek yang mangkrak oleh SKK Migas di awal 2013. "Ini kalau lifting saja terus turun bisa jadi mereka dibubarkan lagi," kata Kurtubi akhir pekan ini.

Lifting minyak yang terus turun dianggap telah mencederai upaya pemerintah dalam menggenjot produksi minyak di tahun ini. Padahal jika lifting membaik maka potensi impor minyak juga diprediksi akan menurun. "Ini menandakan bahwa SKK Migas memang bukan jawaban terhadap sistem tata kelola yang tepat di industri migas nasional," katanya.

Sebelumnya, SKK Migas menyampaikan realisasi penunjang proyek di sektor migas banyak mengalami kendala dari target patokan awal sehingga masih ada sejumlah proyek yang tidak bisa dijalankan sesuai proyeksi.

Kepala Humas SKK Migas, Elan Biantoro menuturkan, data hingga 22 Februari 2012, realisasi proyek seismik 2D dalam menentukan cadang migas di sejumlah daerah hanya tercapai 228 kilo meter persegi (km2) dari target awal yang mencapai 1250 km2, atau berkisar 18%.

Adapun sumur eksplorasi dari 21 proyek hanya 10 sumur yang mampu direalisasikan atau sekitar 47,6%. Sementara sumur pengembangan terealisasi 100 sumur atau mencapai 69,4% dari target awal 144 sumur.

Untuk perawatan sumur, Elan menyebutkan proyek ini hanya terealisasi sebesar 1250 sumur, atau tercapai 51% dari target awal yang mencapai 2470 sumur. Adapun kegiatan workover atau kerja ulang memindahkan lapisan terealisasi 88 pekerjaan dari target awal 190 pekerjaan.

"Masih banyak yang melenceng sesuai target. Kami transparan saja. Karena memang hambatannya sendiri lebih ke non teknis," kata Elan. (fi)

Sumber: Inilah.com

Presiden Ajak Pers dalam Satu Perahu Indonesia

Presiden SBY dan Wapres Boediono berdiskusi bersama 20 Pemred nasional, di Istana Negara, Jumat (15/3) pagi. (foto: cahyo/presidenri.go.id)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, berdiskusi dengan 20 pemimpin redaksi media nasional yang tergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Istana Negara, Jumat (15/3) pukul 09.00 WIB. Dengan diskusi dari hati ke hati ini, Presiden SBY berharap semua dalam satu perahu, yakni perahu Indonesia.

"Kita lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat, hubungan internasional, dan meletakkan negara kita pada posisi yang terhormat," kata Presiden SBY dalam pengantar diskusi.

Saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman dan Hungaria, pekan lalu, Presiden mendapat beberapa kritik yang baik dari pers. "Saya sempat berbincang dengan beberapa pemimpin redaksi, dan saya mendapat kritik-kritik yang bagus dari pers, sehingga saya berpikir untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan rekan-rekan pers," Presiden SBY menjelaskan.

Presiden SBY menegaskan, jangan ada pemikiran bahwa pertemuan ini untuk mempengaruhi para pemimpin redaksi. "Jika ada anggapan seperti itu, sama saja anda menghina saya, terlebih lagi menghina seluruh pemimpin redaksi yang hadir saat ini," SBY menambahkan.

Sementara itu, Ketua Forum Pemred Wahyu Muryadi merespon positif pertemuan ini. "Kami semua sungguh bergembira dan merasa terhormat karena diundang untuk menghadiri pertemuan seperti ini oleh bapak Presiden," ujar Wahyu, pemimpin redaksi Majalah Tempo.

Dalam kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden SBY selalu menyempatkan diri untuk berdialog, baik secara formal maupun informal, dengan seluruh pemimpin redaksi yang turut bersama rombongan saat itu.

Wahyu Muryadi dalam pengantarnya juga mengundang Presiden SBY untuk menghadiri pertemuan puncak pemimpin redaksi yang akan diselenggarakan di Bali pada 6-7 Juni 2013. Pertemuan tersebut akan dihadiri sekitar 500 pemimpin redaksi se-Indonesia.

Ke-20 Pemred yang hadir, antara lain, Rikard Bagun (Kompas), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan), Syamsuddin CH Haesy (Jurnas), Gatot Triyanto (Trans TV), Putra Nababan (Metro TV), Nurjaman Mochtar (SCTV), dan Don Bosco Salamun (Berita Satu). Kemudian Arifin Asdad (Detikcom), Ahmad Khusaeni (Antara), dan Uni Lubis (Anteve).

Sedangkan Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan para staf khusus presiden. (www.presidenri.go.id)